Berita > Komunitas
Gelar Bukber, SBMI Indramayu Sosialisasikan UU PPMI
03 Jun 2018 02:34:51 WIB | Juwarih | dibaca 599
Ket: SBMI Indramayu Gelar Bukber Mensosialisasikan UU PPMI
Foto: SBMI Indramayu
Indramayu, LiputanBMI - Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC-SBMI) Kabupaten Indramayu melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dengan menggelar buka puasa bersama di Jalan Angling Dharma, Blok Sukamelang, Rt 010, Rw 002, Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Sabtu (2/6/2018).

Acara yang bertajuk 'Kanda Midang Sore Hatur Uning Undang-Undang No. 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Buka Puasa Bersama' turut dihadiri Sekjen DPN SBMI, Anwar Ma'arif, Kepala Desa Krasak, Wardono, Pengasuh Ponpes Manba'ul Ulum, Ustaz. Abdul Hamid, para keluarga PMI, dan tokoh masyarakat setempat.

"Kegiatan tahunan ini bertujuan untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat Indramayu pada umumnya dan terkhusus calon PMI dan keluarganya" ujar Ketua SBMI Indramayu Juwarih dalam sambutannya.

Juwarih berharap, dengan diadakannya kegiatan ini dapat mencegah dan meminimalisir permasalahan masyarakat Indramayu yang bekerja di luar negeri.

"Semoga informasi ini dapat disampaikan kepada masyarakat yang luas agar warga Indramayu yang hendak bekerja sebagai PMI dapat terhindar dari masalah," harapnya.

Sekjen DPN-SBMI, Anwar Ma'arif mengatakan kegiatan ini sangat penting karena terdapat perbedaan antara UU No 18 Tahun 2017 dengan undang undang sebelumnya. Perbedaan tersebut menurutnya belum diketahui oleh masyarakat.

"Salah satunya perbedaan itu misalnya, tahapannya, kedepan calon buruh migran harus menjalani pendidikan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah bukan oleh PJTKI," kata pria yang akrab disapa Bobi.

Sementara itu, Kepala Desa Krasak, Wardono, mengapresiasi kegiatan yang diadakan SBMI Indramayu yang dianggap telah membantu peran pemerintah.

"Kami apresiasi SBMI yang selama ini telah membantu, baik dalam menangani warganya yang sedang mengalami masalah maupun selalu aktif dalam memberikan informasi tentang PMI ke masyarakat kami," ucapnya.

Selain itu, Wardono, mengatakan kedepan akan membuat kebijakan untuk melindungi warganya yang bekerja keluar negeri dengan membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
(JWR/IYD, 03/06)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki