Berita > Seputar TKI
Sambut May Day, PMI Taiwan Gelar Aksi Bersama di Depan KDEI Taipei
01 May 2018 20:58:43 WIB | Juwarih | dibaca 1217
Ket: Aski PMI Taiwan di Depan KDEI Taipei
Foto: DPLN SBMI Taiwan
Taipei, LiputanBMI - Memperingati hari buruh internasional (May day), sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) di Taiwan yang tergabung dalam beberapa organisasi menggelar aksi bersama di depan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei, Minggu (29/4/2018).

Puluhan orang tersebut merupakan anggota dari beberapa organisasi pekerja migran, di antaranya SBMI Taiwan, TIWA, Ganas SPA, IPIT, ATKI, Pantura, dan organisasi lainnya. Dalam aksinya, mereka membawa spanduk yang bertuliskan 4 poin tuntutan.

"Aksi yang digelar mulai pukul 10.00 hingga 11.00 waktu setempat, diterima oleh Abdul Rahman, staf KDEI Taipei," ucap Leonita, PMI Taiwan asal Madiun kepada LiputanBMI, Selasa (1/5/2018).

Leonita merasa kecewa pihaknya hanya ditemui oleh staf biasa dari perwakilan KDEI sehingga ada agenda yang terlewatkan dalam aksi tersebut.

"Harapan kami aksi kali ini diterima langsung oleh kepala KDEI atau staf senior yang punya kewenangan untuk menjawab," harap Lolita mewakili teman-temannya.

Karena yang menerima hanya staf yang tidak diberi kewenangan untuk menjawab, menurut Leonita, akhirnya sesi tanya jawab ditiadakan.

Leonita menambahkan, Abdul Rahman hanya menerima surat tuntutan dan hanya berpesan "Aksinya yang tertib serta harus mengikuti aturan hukum di Taiwan," ucap Lolita menirukan ucapan staf KDEI.

Sementara itu ketua Dewan Perwakilan Luar Negeri Serikat Buruh Migran Indonesia (DPLN SBMI) Taiwan, Junita Gultom, mengatakan, aksi di depan KDEI tersebut bermaksud mendesak perwakilan pemerintah Indonesia untuk menyampaikan aspirasi PMI ke pemerintah Taiwan.

"Kami mendesak perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di sini untuk segera menyampaikan tuntutan kami ke pemerintah Taiwan, agar PMI lebih terlindungi," jelasnya.

Adapun tuntutan sejumlah PMI Taiwan sebagai berikut :

Pertama. Menghapus sistem agency, karena selama ini pihak agency dianggap tidak berpihak kepada PMI, tetapi malah menjadi beban dengan meminta jatah setiap bulan. Penempatan PMI ke Taiwan seharusnya menggunakan sistem G to G seperti ke Korea, sehingga tidak perlu melibatkan agency swasta.

Kedua, masukkan PRT dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Taiwan, dengan harapan tidak ada lagi istilah formal dan informal. Hak gaji, jam kerja, waktu istirahat, dan hak atas hari libur seharusnya disamakan seperti PMI formal saat ini.

Ketiga, stop overcharging atau biaya berlebihan. Selama ini, PMI di Taiwan banyak potongan. Selain dipotong untuk biaya penempatan oleh pihak PJTKI selama 9 bulan, pihak agency pun setiap bulannya selama 3 tahun meminta jatah service kepada PMI.

Keempat. Hapus batas masa kontrak kerja di Taiwan.
(JWR/FK, 01/05)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki