Berita > Seputar TKI
Anjuran Disnaker Diabaikan, Pelaut Ini Akan Gugat PT SPM ke PHI
10 Apr 2018 11:31:48 WIB | Syafii | dibaca 1656
Ket: PPI Maluku
Foto: Dok. PPI
Nasional, LiputanBMI - Setelah gagal mencapai kesepakatan dari mulai perundingan bipartit dan tripartit, hingga anjuran mediator pun tidak diindahkan, dipastikan PT Samudera Pacific Marine (SPM) akan digugat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Kalimantan Selatan.


Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh management PT SPM terhadap MAT (34) seorang pelaut asal Maluku yang dipekerjakan sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) di kapal Tug Boat (TB) Republik 024 dinilai tidak prosedural sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.


Hal tersebut disampaikan oleh Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) selaku pihak kuasa hukum MAT.


"Ketidakkooperatifan pihak pengusaha sejak awal dalam penyelesaian kasus tersebut justru membuat kami semakin semangat untuk mendampingi anggota meski hingga berperkara di tingkat pengadilan," ucap Ketua Pelaut Dalam Negeri PPI, Nur Rohman, kepada LIPUTANBMI, Selasa (10/4/18) melalui selulernya.


Sementara, dihubungi secara terpisah, MAT mengaku bahwa dirinya mulai bekerja pada 12 Desember 2016 hingga akhirnya diberhentikan pada 05 September 2017 lalu.


"Saya diberhentikan dengan alasan meninggalkan kapal tanpa izin. Padahal itu tidak benar karena saya sudah izin ke Nakhoda selaku wakil perusahaan pada saat itu," ungkapnya.


Untuk diketahui, tambah Nur Rohman, PT SPM dalam surat anjuran mediator hubungan industrial Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Nomor : 412/126/Diskopnaker/PHI-JS/2018 tertanggal 27 Februari 2018 dianjurkan untuk membayar hak-hak MAT meliputi hak uang pesangon (UP), upah penggantian hak (UPH) dan kekurangan premi yang belum dibayar dengan total Rp. 93.785.000.


"Selain dianjurkan bayar Rp. 93.785.000, perusahan pun diminta untuk membayar upah bulanan MAT sebesar Rp. 7.990.000 x sejak diberhentikan hingga adanya putusan pengadilan yang mengikat/berkekuatan hukum tetap," pungkasnya.
(IS/IS, 10/04)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki