Berita > Seputar TKI
Kecam Perdagangan Manusia, Aksi Rakyat NTT Menggugat Bawa Peti Mati
28 Mar 2018 19:03:05 WIB | Juwarih | dibaca 734
Ket: Aksi Rakyat NTT Menggugat: Hentikan Perdagangan Orang
Foto: SBMI NTT
Nasional, LiputanBMI - Rakyat Nusa Tenggara Timur dan keluarga korban trafficking yang tergabung dalam Aksi Rakyat NTT Menggugat menggelar aksi damai dengan membawa peti mati ke sejumlah instansi pemerintah daerah NTT, pada Rabu (28/3/2018). 

Aksi damai tersebut sebagai bentuk rasa keprihatinan masyarakat atas diamnya pemerintah, wakil partai politik, polisi, jaksa dan hakim terhadap tingginya angka kematian yang menimpa pada pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTT.

Aksi diawali dari halaman depan kantor Mapolda dilaksanakan sekitar pukul 10.00 WIT, dilanjutkan ke gedung DPRD dan diakhiri di depan kantor Gubenur NTT.

Massa berasal dari 94 lembaga organisasi yang ada di NTT menyuarakan tiga tuntutan rakyat Indonesia di NTT yaitu moratorium pengiriman TKI ke Malaysia, meminta menangkap dan mengadili mafia perdagangan orang, dan pejabat publik yang mendiamkan pelaku perdagangan orang adalah bagian dari kolonialisme sehingga harus diturunkan dan dipenjarakan.

Selain membawa peti mati, pendemo juga membawa spanduk yang berisi kecaman terhadap kasus human trafficking yang dialami pada PMI asal NTT.

"Kami kecewa karena kapolda selaku penegak hukum dan gubenur sebagai pemangku kebijakan tidak bisa menemui, katanya sih sedang tidak ada di tempat," keluh Maria Hingi, Ketua DPW SBMI NTT.

Maria, mengatakan dalam empat tahun terakhir angka kematian buruh migran asal NTT melonjak tinggi, data BNP2TKI 90% korban PMI yang meninggal di luar negeri pada tahun 2017 berasal dari NTT. Sedangkan di tahun 2018 saja sudah 23 PMI asal NTT yang pulang dalam kondisi meninggal.

"Bahkan ketika jenazah mereka tiba di cargo bandara yang ditanya oleh pegawai BP3TKI Kupang adalah identitasnya PMI. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak ada rasa kedaruratan dan kemanusiaan," jelas Maria.

Menurutnya, pemerintah daerah pun sama hanya bisa terenyuh, tetapi tidak ada kebijakan publik yang memadai, tidak ada koordinasi antara pimpinan daerah di Provinsi NTT untuk memberantas para trafficker.

"Padahal ini jenis kejahatan baru yang skalanya sama dengan terorisme dan perdagangan narkoba," pungkasnya.

Mengingat pada saat aksi para pemimpin lembaga pemerintah tidak menemui masa, maka panitia akan mengagendakan adanya aksi lanjutan.

(JWR/IYD, 28/03)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki