Berita > Seputar TKI
Pegiat Buruh Migran Sikapi Tingginya Kematian TKI Asal NTT
26 Mar 2018 22:29:37 WIB | Juwarih | dibaca 1030
Ket: Konferensi Pers JBM dan Koalisi Peduli Perdagangan Orang NTT di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
Foto: LBMI
Jakarta, LiputanBMI - Sejumlah pegiat Buruh Migran yang tergabung dalam Jaringan Buruh Migran (JBM)  dan Koalisi Peduli Perdagangan Orang Nusa Tenggara Timur menggelar konferensi pers untuk menyikapi tingginya angka kematian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTT.

Konferensi pers digelar di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di Jl. Pangeran Diponegoro No.74, RT.9, RW.2, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (26/3/2018).

Data kompilasi dari BP3TKI Kupang dan Solidaritas Kemanusiaan untuk Korban Perdagangan Orang menyebutkan dalam kurun waktu 8 tahun (2011- Feb 2018. Red), jumlah pekerja migran dari NTT yang telah meninggal sebanyak 243 kasus.

Baru-baru ini jenazah TKI asal NTT bernama Milka Boimau, warga Desa Kotabes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, yang dipulangkan dari Malaysia. Jasadnya terdapat luka jahitan dari kemaluan hingga leher bekas autopsi, pada 9 Maret 2018 yang lalu.

Gregorius, Koalisi Peduli Perdagangan Orang NTT mengatakan bahwa Milka adalah korban trafficking. Meski berangkat melalui PPTKIS resmi karena umur dan tanggal lahir dipalsukan oleh pihak PPTKIS yang memberangkatkan Milka.

"Meski peti mati hampir tiap minggu datang ke NTT, sampai dengan saat belum ada pernyataan resmi dari kepala daerah, baik itu gubernur, bupati maupun walikota yang mengatakan bahwa NTT mengalami darurat perdagangan orang," kata Gregorius.

Okky Wiratama, Pengacara Publik LBH Jakarta menyatakan bahwa kematian Milika menurutnya terdapat beberapa fakta aneh diantaranya menurut keluarga, ketika masih berkomunikasi via telepon, suara Milka masih terlihat sehat. Sayangnya telpon Milka diambil paksa dan dimatikan. Dua kali Milka berusaha menelpon keluarganya kembali namun dimatikan dari sana dan 9 menit kemudian keluarga mendapat telepon bahwa Milka meninggal.

"Meskipun Pemerintah Malaysia telah melakukan otopsi berdasarkan aturan hukum Malaysia yakni Criminal Procedure Code Act No 539 dalam Pasal ke 330 dan 331, namun hingga saat ini keluarga belum dapat menerima alasan penyebab kematian yang tertulis dalam dokumen keterangan kematian dari pemerintah, ditambah keluarga merasa tidak pernah ditanya perihal izin autopsi forensik," papar Okky Wiratama.

Hariyanto, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menegaskan, penanganan kasus buruh migran oleh pemerintah hanya ditanggani layaknya sebagai pemadam kebakaran, maka niscaya kasus pekerja migran tidak akan berkurang.

Data kasus PMI yang mengadu ke SBMI dari 2016 sampai 2017 sejumlah 1501 kasus, dari jumlah tersebut 75% di duga korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan (65%) mayoritas adalah pekerja migran perempuan yang bekerja disektor rumah tangga.

"Oleh karenanya, penting bagi pemerintah daerah NTT untuk melakukan upaya pencegahan atas maraknya terjadi korban TPPO dari NTT," tegas Hariyanto.

Savitri Wisnuwardhani, SekNas JBM menggarisbawahi bahwa kasus trafficking adalah kasus serius yang harus segera diselesaikan. Dalam kasus Milka terbukti bahwa dokumen paspor dipalsukan. Menurutnya, pemerintah harus segera membuat exit strategy untuk penuntasan kasus trafficking.

Lanjutnya, banyak hal yang harus dikerjakan, 31 gugus tugas TPPO masih berada ditingkat Provinsi dan ada di 191 kab/kota namun untuk koordinasi dan implementasi ditingkat kab/kota blm berjalan.

"Kami berharapkan peraturan turunan dari UU No. 18 tahun 2017 tentang PPMI dapat mengatasi permasalahan trafficking," harapnya.
(JWR/IYD, 26/03)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki