Berita > Seputar TKI
KBRI Riyadh Gelar Tahlilan untuk Almarhum Muhammad Zaini Misrin Arsyad
24 Mar 2018 04:06:17 WIB | Abu Rayyan | dibaca 1241
Ket: Tahlilan Almarhum Muhammad Zaini Misrin Arsyad di KBRI Riyadh (23/03/2018)
Foto: KBRI Riyadh
Riyadh, LiputanBMI - KBRI Riyadh menggelar Pengajian Bulanan yang diisi dengan Tahlilan untuk almarhum Muhammad Zaini Misrin Arsyad (MZMA), ekspatriat Indonesia yang dieksekusi hukuman mati oleh pemerintah Arab Saudi pada Ahad pagi, 18 Maret 2018.

Tampak hadir Duta Besar Agus Maftuh Abegebriel didampingi seluruh staff KBRI Riyadh, tokoh masyarakat, guru-guru sekolah Indonesia Riyadh dan perwakilan ormas.

Acara dimulai pukul 13:30 usai shalat Jumat, (23/03), dibuka langsung oleh staf senior KBRI Riyadh, ustadz Unsil Habib, dilanjutkan dengan sambutan dari Duta Besar, dan rangkaian pembacaan do’a dan tahlil bersama yang dipimpin oleh ustadz Abdul Malik, ketua Forum Silaturrahim Warga Negara Indonesia Riyadh.

Dalam sambutannya Duta Besar RI menyampaikan permohonan maaf atas “kegagalan” membebaskan almarhum dari hukuman mati. Hal ini senada dengan apa yang Dubes tulis dalam akun facebook miliknya yang berjudul “Kang Zaini, Kami Tak Kuasa Merangkai Takdirmu” yang diunggah pada Kamis dini hari (22/03).

Secara singkat, Dubes menyampaikan sejumlah upaya yang telah dilakukan pemerintah RI sejak salinan putusan hukuman mati atas MZMA diterima perwakilan RI pada tahun 2008 hingga upaya Peninjauan Kembali (I’adatun Nadlor) tahap kedua yang diajukan pemerintah RI di penghujung tahun 2017.

Pada tanggal 30 Januari 2018, KBRI menerima nota perihal pemberitahuan tentang putusan vonis mati (qisas) telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terpidana hanya memiliki kesempatan mengupayakan pemaafan dari ahli waris korban sebelum dilakukan eksekusi.

Sebelum acara dimulai, Dubes menyalami warga yang hadir
Ket. foto: Sebelum acara dimulai, Dubes menyalami warga yang hadir
Sumber foto: KBRI Riyadh


Untuk mengetahui lebih jauh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah RI, berikut kutipan tulisan Dubes Abegebriel yang ia tulis di laman facebook miliknya.


KANG ZAINI, KAMI TAK KUASA MERANGKAI TAKDIRMU

Tiga jam paska engkau dipanggil oleh Alloh SWT, aku datang di makammu yang masih basah dan baru dengan diantar petugas makam yg baru saja memandikanmu dan menguburkanmu.

Sendirian aku sholat janazah di atas pembaringanmu di Mekkah al-Mukarromah, kupanjatkan doa kepada Alloh dengan beberapa kali menyebut namamu, Muhammad Zaini Misrin Arsyad.

Hari itu, “pasukan klandestin” infokan bahwa kau akan kembali ke Pemilikmu, Alloh SWT, aku tinggalkan kursi rapat di OKI yg sedang bahas nasib “saudara2 kita muslim minoritas” di berbagai belahan bumi bersama 54 anggota OKI. Aku lari mencari tahu di mana engkau menjumpai takdirmu dan dimana engkau dikuburkan.

Masih segar dalam ingatanku ketika kita bertemu pertama kalinya di penjara Mekkah juni 2016, kita berpelukan dan aku bisikkan bahwa aku baru saja menginjakkan kaki di bumi Saudi yg salah satu tugasku adalah melakukan pendampingan dan upaya hukum untuk menyelamatkanmu dari hukuman mati karena sebuah kasus hukum di tahun 2004.

Melayani dan “menghadirkan negara” adalah tugas utama para Diplomat Indonesia di Saudi.

Sejak itu, engkau sering menelponku dan menanyakan detail tentang perkembangan kasusmu dan selalu aku jawab: Kami sedang ikhtiar untuk menulis dan mengarahkan “takdir baik” untuk berfihak kepadamu.

Mas Zaini Misrin, Ruh kebersamaan (soul of togetherness, Nahnuwiyyah) di KBRI dan KJRI menjadi mesin diplomasi yang kami banggakan untuk selalu berhidmah terutama kepada saudara-saudara kami yang kurang beruntung.

Kami begitu optimis ketika seorang santri Muhibuddin, Atase Hukum KBRI, seorang jaksa selalu mendampingiku dengan berbekal “Salinan Putusan” kasusmu yang berhasil dia dapatkan di penghujung 2016 setelah sekian lama “ngumpet” bertahun-tahun entah dimana.

Beliau tak kenal lelah menemaniku melakukan forensik dokumen penting tsb bersama tim Pengacara hingga temukan celah untuk membuat landasan pacu menuju PK (peninjauan kembali, i’adatun Nadlar) dengan mencari novum/bukti baru untuk meringankan bahkan membebaskan engkau, sahabatku Zaini Misrin dari vonis mati yg sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak tahun 2008.

PK(i’adatun Nadlar) ini memang sebuah “makhluk baru” dalam sejarah bilateral Saudi Indonesia selama 68 tahun ini. Kebaruannya merupakan tantangan tersendiri bagi Perwakilan Indonesia di Saudi.

Untuk menelaah kasusmu, engkau “memaksaku” untuk kembali ke habitat genuinku sebagai seorang santri untuk kembali mengakrabi kitab2 terkait Fiqih Pidana Islam terutama “at-Tasyri’ al-Jina’iy” nya Abdulqadir Audah dan juga KUHAPnya Saudi.

Setelah ahli waris mantan majikanmu, Abdullah Sindi menutup pintu maaf, hanya ada satu lorong PK dengan novum baru yang bisa menyelamatkanmu. Aku tahu persis bahwa ketika ada pangeran muda terbukti membunuh, maka Raja dan Keluarga Kerajaan juga tidak memiliki “hak syar’iy” untuk mengintervensi dan membebaskannya.

Sahabatku Zaini, qisas hari ahad jam 11.15 tersebut bukan inisiasi dari Kerajaan Arab Saudi, bukan juga dari Raja Salman dan Putra Mahkotanya, akan tetapi atas titah pemilik hak legal qisas yang sebenarnya, yaitu ahli waris mantan majikanmu, Abdullah al Sindi. Kerajaan Arab Saudi hanyalah sekedar wakil tanfiz/pelaksanaan hak mereka yang terlanjur sulit memberikan “kata maaf” sebagai kunci kebebasanmu.

Mas Zaini, engkau sepertinya sangat tahu kalau aku sangat memiliki hubungan emosional dengan tsaqafah Madura kelahiranmu, lebih2 ketika aku masih di IAIN Yogya, ada Pak Malik, ada Sayuri ada juga Ulfatul Hasna.

Saking akrabnya kita ini, sampai dari dalam kuburmu pun engkau masih bisa memerintahku untuk melakukan sesuatu yg sangat emergency. Baru saja aku keluar dari makammu, kau perintahkan aku untuk menyelamatkan seorang kawan yang tertangkap basah Polisi Mekah karena mengambil gambar “prosesi kembalimu” ke Alloh SWT dengan hp samsung dari jarak 200 meter.

Aku langsung lari ke polsek Tan’im dekat dengan tempat kita mengambil miqat umroh untuk urus “fans-mu” yang terancam 2 tahun penjara dan denda 5 jt Reyal(17.5 M). Di kantor polisi tsb aku bertemu dg seorang Kapten polisi yg sedang menyidik kawanmu lalu aku meluncur langsung ke Polda Mekah dan ketemu Kolonel Polisi yg awalnya kemaki tapi setelah sy lobi dg mantra Madura luluh juga dia.

Dan besoknya alhamdulilah kawanmu bebas dan bertemu aku dg didampingi Rahmat Aming, seorang santri diplomat alumni pesantren Darussalam Ciamis milik Gus Icep gitaris ESKA Rock Band IAIN Sapen.

Mas Zaini, engkau membuatku jadi dubes cengeng, karena tadi siang ketika melantik PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) di KBRI Riyadh, aku tak kuasa menahan sedih dan mataku berkaca-kaca ketika kusebut namamu. Hanya mampu 3 menit aku memberikan sambutan dalam acara ini dan aku tegaskan bahwa KBRI sedang berkabung.

Sahabatku Zaini Misrin, aku sangat salut dengan ketabahanmu yang di detik2 akhir kehidupanmu masih mampu menulis surat wasiyat untuk adikmu, Chidhir untuk membangun rumah untuk anak keduamu Mustofa yang berkesempatan bertemu denganmu tidak lebih dari 4 jam dalam hidupnya.

Maafkan aku yang gagal membawamu kembali ke Madura bertemu dengan kedua anakmu mas Thoriq dan Mustofa yang ganteng seperti dirimu.

Maafkan aku yang tak mampu lagi mendapatkan kata maaf untukmu dari ahli waris mantan majikanmu yang hatinya sudah kadung membatu.

Maafkan aku yang tak mampu meyakinkan Mahkamah Ulya (Mahkamah Agung) Saudi untuk mengabulkan PKmu.
AKU TAK BERHASIL MERANGKAI TAKDIR BAIKMU BERKUMPUL KEMBALI DENGAN ANAK-ANAKMU.

Tahlilan Almarhum Muhammad Zaini Misrin Arsyad di KBRI Riyadh (23/03/2018)
Ket. foto: Tahlilan Almarhum Muhammad Zaini Misrin Arsyad di KBRI Riyadh (23/03/2018)
Sumber foto: KBRI Riyadh


Tulisan di atas adalah pembuka dari narasi panjang di bawah ini:

Sebagai pelayan WNI di Arab Saudi, Kami Garda Depan Diplomasi Indonesia berkewajiban memaparkan ikhtiar-ikhtiar kami sebagai bentuk pertanggungjawaban publik agar bisa difahami sbb:

1. Presiden Joko Widodo memberikan perhatian sangat serius terhadap kasus hukuman mati WNI atas nama Muhammad Zaini Misrin Arsyad (MZMA) yang dituduh telah membunuh majikannya Abdullah bin Umar bin Muhammad Al Sindy pada tahun 2004 (14 tahun lalu).
Presiden Joko Widodo telah melakukan extra-ordinary action dengan mengirim dua surat ke Khadimul Haramain, Raja Salman bin Abdulaziz. Pertama pada Januari 2017, menjelang kunjungan bersejarah Khadimul Haramain, Raja Salman bin Abdul Aziz ke Indonesia, Presiden Rl Joko Widodo mengirimkan surat permintaan penundaan eksekusi atas putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman mati (qisas) kepada WNI Muhammad Zaini Misrin Arsyad. Kedua, Pada Oktober 2017, Presiden Joko Widodo kembali mengirimkan surat yang sangat panjang (tiga lembar kertas A4 dengan 1 spasi) yang intinya:

Pertama, Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Khadimul Haramain atas perhatian dan perkenannya memberikan tanggapan terhadap surat Presiden RI yang meminta penundaan eksekusi terhadap WNI MZMA.

Kedua, meminta agar proses hukum terhadap MZMA dapat ditinjau kembali dengan maksud memberikan kesempatan tambahan kepadanya untuk menggunakan hak pembelaan dirinya secara maksimal.

Kedua surat Presiden RI ini mendapatkan respon yang positif dari Khadimul Haramain. Respon pertama pada Mei 2017, Khadimul Haramain menerbitkan Dekrit Raja perihal penundaan eksekusi hukuman mati (qisas) terpidana MZMA selama 6 (enam) bulan. Sementara respon kedua pada Januari 2018, Khadimul Haramain kembali menerbitkan Dekrit Raja tentang penundaan eksekusi hukuman mati (qisas) terpidana MZMA selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 11/01/2018 guna memberikan kesempatan untuk memaksimalkan upaya perdamaian, dengan catatan apabila tidak tercapai perdamaian maka eksekusi akan dilaksanakan sesuai dengan amar yang tercantum dalam putusan.

2.Penundaan tersebut menunjukkan perhatian serius di level tertinggi terhadap kasus MZMA, baik Presiden Joko Widodo maupun Raja Salman bin Abdul Aziz. Namun demikian, hukum pidana yang berlaku di Kerajaan Arab Saudi memberikan hak dan kewenangan MUTLAK kepada ahli waris korban untuk mengajukan tuntutan terhadap pelaku dengan hukuman yang setimpal (hukuman mati qisas). Secara syar’i siapapun tidak dapat mengintervensi, mencegah eksekusi atau memberi pengampunan, bahkan tidak juga Pemimpin Tertinggi di Kerajaan Arab Saudi, Khadimul Haramain, Raja Salman bin Abdul Aziz, kecuali ahli waris itu sendiri.
Bahkan dalam catatan sejarah pelaksanaan eksekusi mati (qisas), Kerajaan Arab Saudi pun telah mengeksekusi mati dua pangeran. Eksekusi pertama terjadi pada tahun 1975, yaitu terhadap terpidana Pangeran Faisal bin Musaid bin Abdul Aziz Al Saud dengan cara dipancung karena telah membunuh pamannya, Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud. Kasus eksekusi mati yang kedua terjadi pada terpidana Pangeran Turki bin Saud bin Turki bin Saud Al Kabir, karena menembak mati WN Arab Saudi, Adil bin Sulaiman bin Abdul Karim Al Muhaimid pada Nopember 2012.

Proses hukum terhadap Pangeran Turki berlangsung cepat selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama rentang waktu tersebut Pihak Keluarga Pangeran Turki berupaya keras mendapatkan permohonan maaf dari ahli waris dengan menawarkan sejumlah kompensasi diyat/ganti rugi, namun ahli waris almarhum menolak sehingga akhirnya pada hari Selasa, 18/10/2016 bertempat di Riyadh Pangeran Turki dieksekusi mati dengan cara dipancung. Hukuman qisas ini la yufarriqu bainn tajirin wa faqirin wa baina amirin wa muwatinin (tdk membedakan mana konglomerat atau orang miskin, mana pangeran/prince atau rakyat jelata).

3.Tidak lama setelah saya mulai menjalankan tugas sebagai Dubes RI di Riyadh, Tim terpadu PWNI-KBRI-KJRI bersama Pengacara Mazen al Kurdi yang ditunjuk untuk menangani kasus tersebut telah berupaya mengkaji dan mencari celah hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 17 Nopember 2008

4. Menindaklanjuti surat Presiden RI tentang permintaan penundaan eksekusi MZMA, pada tanggal 27/11/2017 KBRI melalui nota diplomatik ke Kemenlu KSA telah meminta bantuan untuk meneruskan permohonan saya menemui Pangeran Abdul Aziz bin Sa'ud bin Nayyef bin Abdul Aziz, Menteri Dalam Negeri KSA.

Pada tanggal 11/12/2017, KBRI kembali mengirimkan nota diplomatik ke Kemenlu KSA yang berisi lampiran Surat saya kepada : 1) Menteri Kehakiman KSA dan 2) Menteri Dalam Negeri KSA. Adapun substansi dari masing-masing surat tersebut pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

Pertama, surat saya kepada Menteri Kehakiman KSA secara khusus memohon perhatian atas permintaan Presiden RI kepada Khadimul Haramain terkait peninjauan kembali proses hukum atas putusan yang menjatuhkan hukuman mati (qisas) kepada Sdr. MZMA, sekaligus menjelaskan bahwa adanya informasi bukti baru berupa keterangan dari salah seorang penerjemah saat proses penyidikan berlangsung.

Kedua, surat saya kepada Menteri Dalam Negeri KSA pada pokoknya menyampaikan permintaan ijin bertemu sehubungan dengan terbitnya Dekrit Raja yang memerintahkan penundaan eksekusi selama 6 bulan.

5. Sebagai respon atas Surat pribadi Dubes yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman KSA, pada awal Januari 2018 KBRI menerima nota diplomatik Kemenlu KSA yang pada pokoknya: dengan merujuk surat Dubes Agus Maftuh Abegebriel, Kementerian Kehakiman KSA menyampaikan pemberitahuan bahwa terpidana atau kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Pengadilan dengan menggunakan bukti baru. Fase ini adalah awal munculnya sebuah seberkas cahaya terang untuk menerangi lorong kasus MZMA.

6. Pada tanggal 30/01/2018, KBRI menerima nota perihal pemberitahuan tentang putusan vonis mati (qisas) telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terpidana HANYA memiliki kesempatan mengupayakan pemaafan dari ahli waris korban sebelum dilakukan eksekusi. Tim dan Pengacara melakukan komunikasi dengan keluarga korban dan menemui jalan buntu. Lorong satu-satunya yang masih memungkinkan adalah mengoptimalkan upaya hukum pengajuan PK guna disampaikan langsung ke Kantor Kementerian Kehakiman KSA.

7. Namun pada ahad pagi tanggal 18/03/2018, ada informasi dari sumber informal tentang indikasi akan dilakukan eksekusi terhadap terpidana MZMA. Tim KJRI pada kesempatan pertama melakukan pemantauan di Penjara Mekkah dan pada sekira pukul 11.00 WAS terpidana MZMA dieksekusi di sektor Al Umroh dan kemudian dikebumikan di Pemakaman Umum Al Syara’i Mekkah al-Mukarramah. Pada hari yang sama, sekira pukul 17.00 WAS KBRI menerima notifikasi Kemenlu KSA sebagai pemberitahun telah dilaksanakan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana MZMA. Dengan pelaksanaan eksekusi tersebut, besar kemungkinan Mahkamah Ulya (Mahkamah Agung) memandang alasan PK juga belum cukup kuat untuk membatalkan vonis inkracht tersebut.

8. Presiden RI Joko Widodo dan Pemerintah RI, baik Kemenlu RI maupun Perwakilan RI di Arab Saudi telah secara maksimal melakukan upaya-upaya pembelaan terhadap almarhum MZMA, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Namun sayang harus terhenti dengan dilaksanakannya eksekusi pada hari Ahad, tanggal 18/03/2018 pukul 11.00 WAS, setelah melalui jalan panjang proses hukum sejak tanggal 13/07/2004 MZMA ditangkap aparat kepolisian di Mekkah dengan tuduhan membunuh majikannya almarhum Abdullah bin Umar bin Muhammad Al Sindi.

9. Sebagai dua negara bersahabat yang sedang berada di masa keemasan bilateral, KBRI sangat menyesalkan tidak adanya notifikasi/pemberitahuan dari KSA sebelum dilakukan eksekusi mati MZMA. Hal tersebut mencederai rasa kepatutan dalam hubungan persahabatan yang terjalin antara kedua negara. Namun demikian, KBRI dapat memahami bahwa berdasarkan Hukum Internasional merujuk pada Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Kekonsuleran (Konvensi Wina 1963) dimana Indonesia dan Arab Saudi telah menjadi anggota melalui aksesi masing- masing pada tanggal 4 Juni 1982 dan 29 Juni 1988, tidak ada kewajiban bagi Pemerintah Arab Saudi maupun Indonesia untuk menyampaikan notifikasi terkait pelaksanaan hukuman mati warga negara baik Indonesia maupun Arab Saudi.

10. Konvensi Wina 1963 tidak mengatur kewajiban negara anggotanya untuk menyampaikan pelaksanaan hukuman mati bagi warga negara asing. Konvensi Wina 1963, Pasal 37 (a) hanya mengatur kewajiban menyampaikan kematian Warga Negara Asing kepada Kantor Perwakilan Asing terkait terdekat. Dalam kasus MZMA, Pemerintah Arab Saudi telah menyampaikan berita kematian MZMA kepada KBRI Riyadh, 4 jam setelah eksekusi hukuman mati dilaksanakan.

11. Terkait Mandatory Consular Notification (MCN), sampai saat ini, Indonesia dan Arab Saudi tidak memiliki perjanjian kerja sama di bidang MCN yang mewajibkan kedua belah pihak menyampaikan informasi terkait rencana pelaksanaan hukuman mati. Sebagai catatan, Pemerintah Arab Saudi tidak memiliki kerja sama MCN dengan negara manapun di dunia.

Tahlilan Almarhum Muhammad Zaini Misrin Arsyad di KBRI Riyadh (23/03/2018)
Ket. foto: Tahlilan Almarhum Muhammad Zaini Misrin Arsyad di KBRI Riyadh (23/03/2018)
Sumber foto: KBRI Riyadh


Berikut Kronologi Eksekusi Muhamad Zaini Misrin Arsyad:

1. Pada hari Ahad pagi, 18/03/2018, Tim Perlindungan WNI menerima informasi tentang adanya perintah eksekusi terhadap Muhamad Zaini Misrin, di Mekkah.

2. Atas info tersebut, Tim bersama pengacara bergegas menuju penjara umum Makkah untuk mengkonfirmasi info tersebut.

3. Pada saat akan tiba di Penjara, akses jalan telah ditutup oleh barikade polisi dan Tim tidak diperbolehkan mendekat dan hanya bisa memantau dari jauh.

4. Sembari menunggu, Tim juga bertemu dengan Mr. Abdul Aziz (penerjemah) yang juga berupaya mengkonfirmasi info adanya eksekusi tersebut. Sdr. Abdul Aziz juga mengkonfirmasi dari kenalannya di penjara bahwa berkas2 eksekusi sudah lengkap.

5. Sekitar pukul 10.46, rombongan mobil polisi, mobil penjara, mobil ambulan, plus dikawal beberapa mobil intel keluar dari penjara menuju Distrik Al Nawariyyah, Mekkah yang menjadi tempat eksekusi MZM.

6. Tim berupaya untuk mengikuti dan mencoba mendekat, namun seluruh akses jalan di lokasi sudah ditutup oleh pihak kepolisian. Beberapa kali Tim dihalau dan diusir ketika mencoba mendekat.

7. Sekitar pukul 11.00, diperkirakan eksekusi terhadap MZM selesai dilaksanakan.

8. Pukul 11.09, rombongan polisi dan ambulan menuju pemakaman Al Syaro’i utk dilakukan pemandian, pengkafanan dan pengkuburan.

9. Tim kemudian meluncur ke RS King Abdul Aziz Mekkah dan didapatkan konfirmasi dari kepala administrasi pengurusan dan penyimpanan jenazah, Mr. Ahmad Al Tsaqofi, bahwa berkas-berkas MZM telah berada di RS tersebut utk dibuatkan dan diuruskan surat kematian.

10. Tim kemudian bergerak menuju ke pemakaman Al Syaro’i dan diperoleh konfirmasi bahwa baru saja jenazah MZM dimakamkan di Blok 34 Nomor kuburan 47.

Masih terpatri dalam memori epistemikku ketika kuliah di IAIN Jogja adanya sebuah adagium dalam hukum peradilan Islam: INNAMA NAHKUMU BI AL-DHAWAHIR, WALLOH YATAWALLA AS-SARA'IR, Kami (Para Hakim) akan memutuskan sesuatu dengan fakta-fakta dhahir yang nampak, dan hanya Alloh lah yang mengetahui fakta2 batin yang sebenarnya.

(TTG/TTG, 24/03)

BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki