Berita > Seputar TKI
Banyak Masalah Pelaut, PPI Minta Menaker Bentuk LKS Tripartit Sektoral
19 Mar 2018 02:45:59 WIB | Redaksi | dibaca 1912
Ket: Ketua Adkumham PPI, Imam Syafi'i
Foto: LBMIJKT/ASD
Nasional, LiputanBMI - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri selaku Ketua Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Nasional diminta segera membentuk LKS Tripartit Sektoral Nasional dalam rangka menciptakan sistem hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan bagi pekerja yang bekerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu, salah satunya pekerja maritim (pelaut).


LKS Tripartit Sektoral mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan untuk sektor tertentu yang beranggotakan dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja.


Hal tersebut disampaikan oleh Serikat Pekerja (SP) Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) sehubungan dengan semakin banyaknya perselisihan ketenagakerjaan yang dialami oleh pelaut, baik itu anggota PPI maupun pelaut pada umumnya yang bekerja di atas kapal di perairan dalam negeri.


"Pembentukan LKS Tripartit Sektoral Nasional itu kan kewenangan Menaker sesuai dengan Pasal 59 huruf a PP No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi LKS Tripartit," ujar Ketua Advokasi, Hukum dan HAM PPI, Imam Syafi'i kepada Liputan BMI melalui selulernya, Senin (19/03/18).


Menurut Imam, berdasarkan penjelasan Pasal 77 ayat (3) UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud sektor usaha atau pekerjaan tertentu dalam ayat ini misalnya pekerjaan di pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal (laut), atau penebangan hutan.


Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2012 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada 20 Februari 2017.


"Dengan Perpres itu semoga Pak Jokowi memperhatikan pelaut selaku pekerja di kapal. Poros Maritim bisa terwujud, salah satunya Indonesia dapat menjadi negara maju, agar kaum pelaut bisa menikmati standar hidup ekonomi yang merata," ungkap Imam.


Sebagai contoh kasus pelaut, lanjut Imam, mayoritas para pelaut yang bekerja di dalam negeri mengeluhkan rendahnya upah yang mereka terima. Bahkan, sampai detik ini pun masih banyak pelaut yang di upah di bawah ketentuan upah minimum.


Masih kata Imam, upah minimum bagi awak kapal dengan jabatan terendah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan upah minimum tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana bunyi Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.


"Selama ini kan pengupahan pelaut masih berpatokan pada UU Ketenagakerjaan Junto PP Pengupahan Junto Permenaker tentang Upah Minimum. Hemat saya itu tidak relevan, karena KHL pelaut jelas beda dengan KHL pekerja pada umumnya, sehingga pelaut semestinya bisa menikmati upah sektoral dan berlaku secara nasional," tegas Imam.


Imam menilai, selama ini permasalahan yang dialami pelaut salah satunya akibat regulasi yang belum jelas atau tumpang tindih, sehingga LKS Tripartit Sektoral sangatlah penting dibentuk.


"Kan lebih efektif memperbaiki regulasi daripada terus mengadvokasi kasus. Kasus terjadi akibat regulasinya belum mengakomodir. Ibarat kapal bocor kita hanya sibuk menguras, tapi tidak mecoba mencari sumber bocornya," pungkas Imam yang juga seorang pelaut.
(RED/IS, 19/03)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki