Berita > Seputar TKI
Kasus TB Virgo 99 yang Tenggelam, Tawaran Santunan Rp 100 Juta Dari Perusahaan Ditolak Pihak Keluarga Korban
17 Mar 2018 06:24:36 WIB | Syafii | dibaca 1963
Ket: Mediasi kedua tenggelamnya TB Virgo 99 di KSOP Marunda
Foto: LBMIJKT/asd
Nasional, LiputanBMI - Mediasi kedua kasus tenggelamnya kapal Tug Boat (TB) Virgo 99 milik PT Tampok Sukses Perkasa dan PT Haluan Samudera Makmur (pencarter) yang terjadi di seputar perairan Pulau Rakit, Jawa Barat pada 1 Desember 2017 masih belum menemukan titik penyelesaian.

Berlangsung di ruang mediasi Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas V Marunda, Jakarta Utara pihak keluarga korban didampingi Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) selaku pihak penerima kuasa dengan tegas menolak tawaran dari pihak perusahaan, yang menawarkan santunan sebesar Rp 100 juta untuk masing-masing pihak keluarga.

Berita sebelumnya, Baca : Mediasi Kasus TB Virgo 99 yang Tenggelam, Pengusaha Tawarkan Santunan Rp 50 juta.

Disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PPI, Syofyan, pada mediasi pertama tanggal 24 Februari 2018 pihak perusahaan akan memberikan santunan sebesar Rp 50 juta. Sekarang di mediasi kedua, perusahaan mau memberikan sebesar Rp 100 juta untuk masing-masing pihak keluarga korban dengan sistem pembayaran di cicil selama dua kali (Rp 50 juta perbulan selama dua bulan).

Selain santunan, ucap Syofyan, perusahaan dan pencater juga akan membayarkan sisa gaji yang belum dibayar sebelumnya dan biaya akomodasi yang timbul selama berproses.

Kita kembalikan kepada pihak keluarga, jawabnya menolak dan tetap berpegang sesuai dengan aturan yang berlaku dari pemerintah,” ujar Syofyan, kepada Liputan BMI di depan kantor KSOP Marunda pasca mediasi, Jumat (16/03/18) malam.

Menurut Syofyan, PPI sebagai penerima kuasa dari awal (mediasi pertama) sudah menyampaikan kepada Kepala KSOP melalui surat resmi mengenai tuntutan pihak keluarga korban.

Adapun berikut merupakan tuntutan yang disampaikan oleh PPI kepada pihak perusahaan dan pencarter, meliputi :

1. Hak santunan sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan bahwa besaran santunan untuk awak kapal yang meninggal akibat kecelakaan kerja minimal Rp 150 juta.

2. Sisa gaji yang belum dibayar oleh perusahaan dan atau pencarter.

3. Gaji bulanan sejak kapal dinyatakan tenggelam (1 Desember 2017) hingga terbitnya Putusan Pengadilan tentang penetapan kematian sesuai putusan Pengadilan Negeri Batam No. 226/Pdt.P/2018/PN. Btm tertanggal 06 Maret 2018.

4. Hak Jaminan Sosial sesuai UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional junto UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial junto Pasal 36 ayat (1) huruf c dan Pasal 40 PP No. 52 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang Transportasi junto PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dengan ketidaksepakatan pada mediasi kedua tersebut, yang dimediatori oleh Petugas Pemeriksan Kecelakaan Kapal KSOP Marunda, akirnya mediasi ditutup dan akan diagendakan mediasi ketiga (terakhir) pada tanggal 28 Maret 2018, yang jika tetap tidak menemukan kesepakatan maka kasus tersebut akan dilimpahkan ke tingkat pusat (Kementerian Perhubungan).

(IS/IYD, 17/03)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki