Berita > Opini
Pencatatan Serikat Pekerja Dipersulit, Ditjend PHI JSK Diminta Tegur Disnaker Kota Serang
09 Mar 2018 00:41:56 WIB | Syafii | dibaca 1060
Ket: Pengurus PPI Banten di Disnaker Kota Serang
Foto: LBMIJKT
Serang, LiputanBMI - Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan setelah adanya pemberitahuan secara tertulis dari serikat pekerja yang sudah terbentuk selambat-lambatnya 21 hari kerja sejak surat diterima.


Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Pergerakan Pelaut Indonesia Provinsi Banten, Dedi Junaedi saat dimintai keterangan melalui selulernya, Kamis (08/03/18).


"Soal tata cara pencatatan serikat pekerja kan sudah diatur melalui Kepmenaker No. 16 Tahun 2001. Kami sudah ikuti aturan itu, tetapi kok Disnaker Kota Serang seakan mempersulitnya?" ujar Dedi.


Menurut Dedi, pengurus DPD PPI Provinsi Banten sudah memberitahukan secara tertulis mengenai keberadaan serikatnya ke Disnaker Kota Serang pada tanggal 29 Agustus 2017. Tetapi hingga detik ini Tanda Bukti Pencatatan (TBP) belum juga diterbitkan oleh Disnaker.


"Alasan Disnaker Kota Serang tidak keluarkan TBP untuk DPD PPI Banten karena menurut hemat Disnaker yang mempunyai kewenangan menerbitkan TBP adalah Disnaker Provinsi Banten mengingat DPD PPI Banten membawahi tingkat provinsi, bukan kabupaten/kota," ungkap Dedi.


Atas dasar itu, masih kata Dedi, pengurus DPD PPI Banten sempat mendatangi Disnaker Provinsi Banten guna menanyakan dan memperjelas persoalan kewenangan penerbitan TBP.


"Saat kami audiensi dengan disnaker provinsi, pihaknya menyatakan yang mempunyai kewengan menerbitkan TBP adalah disnaker kabupaten/kota sesuai domisili sekretariat, bukan disnaker provinsi. di provinsi hanya mengetahui," tegasnya.


Ketidakjelasan dan kesan saling lempar tersebut membuat DPD PPI Banten meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPI untuk mendatangi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan agar mendapatkan kejelasan tentang TBP DPD PPI Banten.


"Kami juga minta Ditjend PHI JSK tentang kejelasan tata cara pencatatan serikat pekerja khususnya di Banten agar kami dapat beraktifitas sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh. Ya kalau bisa Disnaker Kota Serang ditegur," pungkasnya.

(IS/IS, 09/03)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki