Berita > Opini
Izin Tenaga Kerja Asing Dipermudah, Bukti Baru Pemerintah Salah Kaprah
08 Mar 2018 14:01:33 WIB | Tatang Muhtar | dibaca 6127
Ket: Para TKI di ruang tunggu bandara Soekarno Hatta
Foto: Dok. Pri/LBMI
Riyadh, LiputanBMI - Entah apa yang ada di benak Presiden Jokowi dan Menteri Hanif Dhakiri hingga punya niatan untuk mempermudah izin bagi masuknya tenaga kerja asing.

Hal ini berbanding terbalik dengan situasi di Arab Saudi. Di sini, tenaga kerja asing profesional semakin “dipersulit”, sekan-akan dipaksa untuk keluar melalui kebijakan-kebijakan yang memberatkan, mulai dependant fee hingga jabatan-jabatan tertentu yang tidak boleh lagi ditempati pekerja asing.

Kebijakan pemerintah Arab Saudi seperti itu dibuat dengan tujuan untuk menekan angka pengangguran yang masih tergolong tinggi dengan memberikan peluang kerja seluas-luasnya bagi para pemuda-pemudinya. Jadi saya pikir masuk akal.

Sebagai TKI, menanggapi rencana pemerintah seperti itu otak saya serta merta menolak dan mengatakan kalau presiden dan menterinya salah kaprah!

"Jadi izin dibuat mudah, kemudian pengawasan diperkuat. Jangan sampai terbalik," kata MHD seusai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 6 Maret 2018 (Tempo, 7/3).

Pengawasan diperkuat! Apa pembaca percaya dengan yang dikatakan MHD? Saya tidak percaya! Saya yakin hingga saat ini pemerintah tidak punya kemampuan untuk itu.

Logikanya begini, jangankan mengawasi orang asing, mengawasi rakyat sendiri yang berangkat sebagai TKI ilegal ke Arab Saudi saja tidak mampu! Ya pemerintah telah gagal mengawasi, telah gagal membendung rombongan perempuan-perempuan dari desa yang berangkat menggunakan visa kunjungan maupun modus lainnya demi menjadi TKI.

Bahkan kalau boleh jujur, saya katakan pemerintah tidak punya niat untuk membendung secara total arus tenaga kerja ilegal yang hampir tiap hari berdatangan di bandara Riyadh.

Para perempuan Indonesia itu diberangkatkan melalui pintu gerbang bandara Soekarno Hatta, melalui pemeriksaan imigrasi, naik pesawat! Bukan berangkat mengendap-ngendap di gulita malam hutan belantara atau menyeberangi samudera Hindia yang tak ada pejabat pemeriksa.

Faktanya begitu, hingga hari ini. Sering saya pergi ke Bandara Riyadh, untuk menjemput ataupun mengantar kolega, banyak saya jumpai TKI yang baru datang, baik dengan visa kunjungan ataupun jabatan formal yang nantinya direntalkan sebagai PRT melalui perusahaan-perusahaan out sourcing.

Jadi, kalau menteri MHD berbicara masalah pengawasan diperketat, buktikan dulu pengawasanmu terhadap perempuan-perempuan Indonesia calon WNI overstayer itu! Kalau tidak mampu, lebih baik MHD mundur saja!

Terakhir, saya sampaikan untuk seluruh teman-teman para TKI perempuan, dengan ucapan “Selamat Hari Perempuan Internasional untuk Seluruh Perempuan Indonesia yang kebetulan menjadi TKI di Arab Saudi, Emirat, Taiwan, Hongkong, Malayasia, Singapura dan negara lainnya”.

Penulis: Tatang Muhtar
(TTG/TTG, 08/03)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki