Berita > Seputar TKI
Persatuan Buruh Migran Progesif Nilai Perlindungan BMI Tidak Sesuai Kebutuhan
05 Mar 2018 08:14:19 WIB | Wijiati Supari | dibaca 640
Ket: PBMP serahkan petisi ke perwakilan KJRI
Foto: LBMI
Hongkong, LiputanBMI - Menjamurnya kasus kekerasan yang berujung pada kematian seperti yang terjadi pada Adelina Sau, Nirmala Bonet, Erwiana dan lain-lain adalah contoh kasus penyiksaan dan perbudakan buruh migran Indonesia  yang terjadi di luar negeri.

Hal ini diungkapkan Koordinator Persatuan Buruh Migran Progesif, Umi Sudarto saat menggelar aksi Hari Perempuan Internasional di depan gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong, Minggu (04/03/2018)..

Menurut Umi, kasus tersebut adalah cerminan dari puncak segala kasus kekerasan dan kondisi buruk buruh rumah tangga di luar negeri. Maka dari itu ia meminta pemerintah untuk menhentikan kasus penyiksaan dan perbudakan terhadap perempuan dan buruh migran.

"Meski sudah ada undang-undang baru untuk buruh migran, namun tidak merubah kondisi buruh migran sektor rumah tangga. Pemaksaan masuk PJTKI dan agency, perlindungan melalui BPJS, dan tinggal di rumah majikan 24 jam adalah exploitasi secara nyata yang diperlihatkan pemerintah terhadap BMI," ungkapnya.

Umi, dalam kesempatan tersebut juga bertanya kepada pemerintah, apakah karena buruh migran perempuan dinilai tidak mampu, sehingga tidak memberikan kebebasan untuk menentukan apa yang mereka butuhkan. Sementara menurutnya perlindungan yang didapatkan justru modus sistem perbudakan yang dilegalkan.

Dalam aksi sore itu, Umi Sudarto juga menyarankan pemerintah untuk bercermin dari setiap kejadian, kemudian segera mengubah sistem perlindungan pada buruh migran yang mayoritas perempuan.

"Kami tidak punya pilihan selain menghadapi kondisi tidak aman yang ditemui setiap hari. Oleh karena itu, di Hari Perempuan Sedunia ini kami menuntut kepada pemerintah Indonesia  untuk melakukan segera perubahan undang undang yang sesuai dengan kebutuhan buruh migran," Tekannya.

"Berikan keadilan untuk korban kekerasan dan penganiayaan terhadap buruh rumah tangga di luar negeri, hentikan praktik perlindungan buruh migran melalui pihak swasta, hapus overcharging, dan berikan pilihan kontrak mandiri bagi seluruh  buruh migran. Serta dukung perjuangan BMI untuk menuntut keadilan dan kesejahteraannya di negara penempatan,"  sambung Umi menutup aksi.
(WSP/IYD, 05/03)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki