Berita > Ekosospol
Pemerintah Malaysia Peringatkan Pengusaha agar Patuhi UU untuk Bayarkan Levy Pekerjanya
27 Feb 2018 22:29:16 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 2047
Ket: ilustrasi pekerja kontruksi
Foto: pixabay.com
Kuala Lumpur, LiputanBMI - Pemerintah Malaysia memperingatkan pengusaha yang mempekerjakan pekerja asing agar mematuhi undang-undang untuk membayarkan levy (biaya permit) pekerjanya.

Wakil Menteri Sumber Daya Manusia, Datuk Ismail Abd Muttalib mengatakan bagi pengusaha yang melanggar akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kementerian tersebut sebelumnya telah menjelaskan bahwa pengusaha secara hukum terikat untuk berkomitmen pada dokumen 'Employer Undertaking' yang mereka tandatangani sebelum mereka diizinkan untuk mempekerjakan pekerja asing.

Selain kewajiban membayarkan levy bagi pekerjanya, pengusaha juga harus mematuhi kondisi lain saat mempekerjakan pekerja asing.

Sistem baru tentang pembayaran levy yang diberlakukan mulai 1 Januari 2018 ini bertujuan untuk memperbaiki manajemen tentang pekerja asing, termasuk membatasi pekerjaan mereka hanya sampai 15 persen dari total angkatan kerja di Malaysia pada tahun 2020.

"Kami ingin pekerja asing melapor ke kementerian jika majikan mereka menyuruh membayar levy sendiri. Kami akan mengejar mereka (majikan), jika memang demikian," kata Datuk Ismail Abd Muttalib seperti dilansir New Straits Times, Selasa (27/2/2018).

Namun, pengusaha/majikan masih diperbolehkan melakukan potongan tertentu (membebankan biaya kepada pekerja), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia. Akan tetapi, potongan kepada pekerja hanya diperbolehkan dalam hal perumahan, asuransi kesehatan dan pemeriksaan medis, serta apa-apa yang mendapat persetujuan kementerian.

Sementara Kepala Imigrasi Malaysia, Datuk Seri Mustafar Ali mengatakan bahwa semangat dibalik sistem baru pembayaran levy ini juga untuk memantau jumlah pekerja asing di berbagai sektor.

Menurut Mustafar, majikan-majikan telah menyebabkan sejumlah masalah sehubungan dengan perekrutan pekerja asing. Banyak yang secara hukum salah dalam menempatkan pekerja mereka dengan membiarkan bekerja di sektor yang tidak seharusnya.

Majikan, katanya, melakukan ini untuk menghindari pembayaran levy yang lebih tinggi. Berdasarkan sistem yang ada, majikan di sektor manufaktur, konstruksi dan jasa, yang masuk kategori satu, harus membayar RM1.850 untuk setiap pekerja asing yang mereka pekerjakan. Di sektor perkebunan dan pertanian, yang dikenal sebagai kategori dua, hanya RM640 per pekerja.

Mustafar mengatakan bahwa Imigrasi Malaysia telah mengekang ribuan pengusaha yang bersalah atas hal ini. Bagi pekerja, mereka dapat dideportasi dan dicegah (blacklist) untuk memasuki Malaysia sampai lima tahun jika mereka melarikan diri dari pekerjaan legal mereka.

Departemen Imigrasi, lanjutnya, terus memantau majikan dan pekerja asing mereka untuk jenis pelanggaran ini yang menurutnya menyebabkan ketidakseimbangan serius di sektor-sektor yang bergantung pada tenaga kerja asing.

Majikan yang mempekerjakan pekerjanya selain di tempat yang seharusnya, kata Musyafar, dapat dianggap terlibat dalam ‘perdagangan manusia’.

Dia menjelaskan, hanya dengan persetujuan Kementerian Dalam Negeri seorang pekerja asing bisa dipindahkan ke sektor lain.


(FK/IYD, 27/02)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki