Berita > Ekosospol
PPI Apresiasi Polda Kepri Terkait Penangkapan Pengguna Ijazah Pelaut Palsu
03 Feb 2018 22:17:24 WIB | Syafii | dibaca 3850
Ket: Ketua Umum PPI, Andri Yani Sanusi saat pelantikan pengurus DPD PPI Kepri
Foto: LBMIJKT
Nasional, LiputanBMI - Ketua Umum Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI), Andri Yani Sanusi apresiasi jajaran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau khususnya Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) atas tertangkapnya nakhoda dan kepala kamar mesin (KKM) KM Kawal Bahari I terkait penggunaan ijazah dan sertifikat kepelautan palsu.


"Saya mewakili Pelaut Indonesia yang berijazah asli mengucapkan terima kasih banyak kepada Polda Kepri. Mengenai pemberantasan peredaran sertifikasi profesi pelaut, memang itu salah satu fokus dalam kampanye PPI," tegas Andri, Sabtu (03/02/18) via selulernya.


Menurut Andri, selain merugikan para pelaut berijazah asli, peredaran sertifikasi pelaut palsu juga merugikan negara. Menjadi citra buruk pelaut Indonesia di kancah internasional dan berimbas dengan upah murah dibanding pelaut dari negara lain.


"Enak sekali, tinggal bayar Rp 25 juta tanpa ikut pendidikan bisa punya sertifikat ANT/ATT kelas IV. Dapatnya gampang, ditawari upah murah pasti mau. Itu kan merusak penghasilan pelaut Indonesia di kancah internasional dan jelas negara juga dirugikan dengan citra buruk," tambah Andri yang juga merupakan Ketua Umum Maritim Berkarya.


Seperti dikutip dari Kompas, Jumat (02/02/18), nakhoda dan KKM tersebut diamankan petugas kapal patroli polisi XXXI-1003 Ditpolairud Polda Kepri. Mereka diketahui menggunakan sertifikat palsu.


Keduanya digiring ke Mako Ditpolairud Polda Kepri saat hendak melakukan pelayaran sebelah utara Pulau Kekip Kijang, Bintan menuju Singapura pada Selasa (30/2/2018), sekitar pukul 16.50. Oleh karena itu, keduanya dijerat Pasal 263 Ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman penjara enam tahun.


Dikatakan Rusli, nakhoda kapal kepada polisi, sertifikat tersebut dibuat Rp 25 juta dengan orang Jakarta dan langsung siap tanpa harus mengikuti persyaratan lainnya, seperti pendidikan dan pelatihan di Kementerian Perhubungan.
(IS/IS, 03/02)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki