Berita > Seputar TKI
Konferensi Regional ILO, Komunitas Serantau Sampaikan Rekomendasi Perbaikan Perlindungan PRT
03 Feb 2018 20:55:44 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 393
Ket: Nasrikah (paling kiri)
Foto: Nasrikah/ LBMIMY
Kuala Lumpur, LiputanBMI - International Labour Organization (ILO) bekerja sama dengan pemerintah Australia mengadakan konferensi regional membahas tentang perempuan dan kerja di masa depan untuk kawasan Asia-Pasifik di Hotel Amari Watergate Bangkok, Thailand selama dua hari pada Rabu - Kamis (31/1 - 1/2/2018).

Salah satu narasumber dari Indonesia dalam konferensi tersebut adalah Nasrikah Sarah, seorang Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang merupakan Koordinator Komunitas Serantau, komunitas pekerja migran asal Indonesia di Malaysia.

Sebagai narasumber, dalam kesempatan tersebut, Nasrikah menceritakan pengalamannya sebagai PRT migran di Malaysia sekaligus menyampaikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan kebijakan tentang perlindungan pekerja migran, khususnya sektor domestik.

"Saya berangkat ke Malaysia ketika masih berumur 18 tahun dan itu sebenarnya bukan cita-cita saya, tapi karena keterpaksaan. Kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaanlah faktor penyebabnya," tutur Nasrikah.

Meskipun dia bekerja sebagai PRT, lanjut Nasrikah, tetapi dia juga dipekerjakan di sebuah klinik sebagai medikal administrasi. Namun, meskipun majikannya meminta untuk mengerjakan pekerjaan terampil, dia tetap dibayar dan diperlakukan sebagai PRT.

“Ini berarti, sebenarnya ada PRT yang mampu mengerjakan pekerjaan terampil, tetapi mereka tetap mendapat gaji dan diperlakukan sebagai PRT,” katanya.

Lebih lanjut Nasrikah menceritakan bahwa dia juga merasa didiskriminasi di tempat kerjanya, yaitu ketika dua orang pekerja lain dari Filipina menerima gaji satu setengah kali lebih besar dari gajinya. Dua pekerja dari Filipina tersebut juga mendapat libur satu kali dalam dua minggu, sedangkan Nasrikah tidak pernah mendapatkannya.

Untuk itu, dalam konferensi yang dihadiri oleh perwakilan pekerja, perwakilan majikan, dan perwakilan pemerintah se-Asia Pasifik tersebut Nasrikah menyampaikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan tata kelola perlindungan pekerja migran, di antaranya;

Pertama, pihak pembuat kebijakan dan pemberi donasi seharusnya mengalokasikan dana pendidikan untuk pekerja migran dan keluarganya dalam bentuk beasiswa. Menurutnya, selama ini kesempatan tersebut justru diberikan kepada golongan masyarakat yang terbilang mampu.

Untuk tahap awal bisa berupa pelatihan bahasa karena akan sangat membantu agar mereka bisa mempunyai nilai tawar kepada majikannya. Selain itu, perlu ada upaya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan PRT selama di negara penempatan, agar mereka bisa mencari peluang pekerjaan ketika pulang dari luar negeri dan tidak kembali sebagai PRT lagi. Bagi pekerja migran yang akan membuka bisnis juga perlu diberikan pinjaman.

Kedua, mengakui PRT sebagai pekerja terampil. Sebagai contoh adalah PRT yang menjaga orang tua. Pekerjaan menjaga orang tua merupakan keterampilan yang seharusnya diakui. Oleh karena itu, pemberian pekerjaan hendaknya disesuaikan dengan keterampilan masing-masing.

Ketiga, mengakui PRT sebagai pekerja, karena hanya dengan ini PRT akan mendapatkan kerja layak sesuai dengan yang diformulakan oleh ILO. Negara asal dan negara tujuan PRT perlu meratifikasi Konfensi ILO 189. Bagaimanapun, pelaksanaan dan penegakan hukum sangat penting dalam konteks perlindungan terhadap PRT.

Untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, Nasrikah menyampaikan bahwa selama ini pemerintah kedua negara senantiasa memperbarui peraturan tentang ketenagakerjaan. Menurutnya, kebanyakan PMI tidak mengetahui mengenai perubahan tersebut, sehingga mereka rentan menjadi korban penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karena hanya mengetahui peraturan yang lama.

Oleh karena itu, perlu ada kerjasama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (CSO) serta komunitas-komunitas pekerja migran dalam hal penyebaran informasi.

“Selama ini saya dan teman-teman di Serantau giat menyebarkan informasi tentang ketenagakerjaan. Jika pemerintah bisa me-support dan berkolaborasi dengan CSO atau komunitas pekerja, pasti akan lebih menjangkau PMI dengan info yang akurat. PMI akan bisa mengetahui haknya serta bisa membuat keputusan ke mana mereka akan mengadu jika hak mereka tidak didapatkan,” ungkapnya.

Nasrikah juga menyampaikan suara PMI melalui komunitas harus diberi peluang untuk dialog dan diskusi.

"Bagaimanapun suara kami terbatas dan saya sangat berterima kasih karena hari ini saya diberi peluang untuk bersuara dan menceritakan pengalaman sebagai PRT migran," tutup Nasrikah.

(FK/FK, 03/02)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki