Berita > Opini
Audiensi Dengan Disnaker Kota Bitung, PPI Sulut Bongkar Mirisnya Ketenagakerjaan Pelaut
26 Jan 2018 18:39:48 WIB | Syafii | dibaca 1394
Ket: Audiensi PPI Sulut dengan Kadisnaker Kota Bitung, Sulut
Foto: LBMIJKT
Nasional, LiputanBMI - Dewan Pimpinan Daerah Pergerakan Pelaut Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (DPD PPI SULUT) resmi tercatat sebagai Serikat Pekerja di tingkat Provinsi Sulut. PPI Sulut sebagai perwakilan DPP PPI di Nasional diharapkan lebih percaya diri dalam upaya membela, melindungi, memperjuangkan hak dan kepentingan pelaut Sulut pada khususnya dan pelaut Indonesia pada umumnya.

Hal tersebut di atas diungkapkan oleh Ketua Advokasi, Hukum, dan Hak Asasi Manusia DPP PPI, Imam Syafi'i, dalam forum audiensi PPI Sulut dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bitung, Sulut, Jumat (26/01/18).

Dalam pertemuan tersebut, kata Imam, Kadisnaker Kota Bitung, Weenas CH. Nobel, didampingi oleh Kepala Seksi Hubungan Industrial, Maria Andaki dan dirinya selaku perwakilan PPI pusat, Ketua dan Bendahara PPI Sulut Marvin Dotulong dan Anwar Abdul Dalewa.

"Alhamdulillah, sekarang PPI Sulut sudah sah tercatat sebagai serikat pekerja mewakili PPI di tingkat Provinsi dengan Tanda Bukti Pencatatan (TBP) No. 01/PPI/BTG/I/2018," kata Imam, yang mengaku dalam rangka kunjungan kerja PPI ke daerah-daerah.

Sementara, Kadisnaker Kota Bitung menyambut baik maksud dan tujuan kedatangan pengurus PPI Sulut.

"kami sambut baik kedatangannya. Pencatatan sudah sesuai ketentuan aturan dan kami terbitkan TBP," tambah Kadisnaker, kata Imam.

Selain pencatatan, PPI Sulut juga berdiskusi mengenai maraknya pelaut di Sulut yang dipekerjakan tanpa diikutsertakan dalam kepesertaan menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

"kami dapat info dari para pelaut. Mereka kerja di kapal-kapal pada perusahaan negeri dan swasta, tetapi tidak sedikit yang belum menikmati program BPJS-TK," ujar Marvin.

Selain persoalan BPJS-TK, PPI Sulut juga menyoroti banyaknya kasus-kasus hubungan industrial pelaut di Sulut yang jarang terekspos di media dan terkesan para pelaut lebih menutup diri dan enggan mengadukan ke organisasi dan pemerintah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

"Banyak pelaut di sini yang diberhentikan sepihak, tidak diberi pesangon, dan hak-hak lainnya sesuai UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, PPI Sulut hadir untuk berupaya membenahi itu," pungkas Anwar.
(IS/IS, 26/01)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki