Berita > Seputar TKI
Banyak Pelaut Perikanan Jadi Korban, PPI akan Laporkan Manning Agent ke Gugus Tugas TPPO
21 Jan 2018 22:10:51 WIB | Syafii | dibaca 1639
Ket: 81 pelaut perikanan Indonesia terlantar di China
Foto: LBMIJKT
Dunia, LiputanBMI - Banyaknya kasus anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal penangkap ikan yang dipekerjakan di luar negeri menjadi korban gaji tidak dibayar, penelantaran, job fiktif, penipuan dan penggelapan, penahanan dokumen, pemalsuan dokumen, penjeratan utang, dan eksploitasi di negara/perairan penempatan membuat Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) geram.


Hal tersebut di atas, menjadi salah satu konsen dari PPI dalam rangka advokasi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang kerap terjadi dan dilakukan dengan modus perekrutan dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri secara unprosedural.


"Besok, Senin (22/01/18), rencananya kami akan laporkan tiga perusahaan yang telah merekrut dan menempatkan pelaut perikanan ke luar negeri secara unprosedural dan para korban pun tidak diberikan hak-haknya," kata Ketua Advokasi, Hukum, dan HAM PPI, Imam Syafi'i.


Upaya pelaporan tersebut, tambah Imam, dilakukan bukan tanpa sebab dan tanpa upaya sebelumnya.


"Kami sudah berupaya secara maksimal dalam mendampingi para korban. Mulai dari pelaporan ke BNP2TKI, pelimpahan dari BNP2TKI ke KKP dan Kementerian Perhubungan, serta Satgas 115," ungkapnya.


Menurut Imam, terdapat tiga pengaduan kasus pelaut perikanan ke PPI yang setelah dilakukan investigasi memiliki kemiripan dan menurutnya telah memenuhi unsur yang patut dikategorikan dalam TPPO.


Perdagangan orang, lanjut Imam, sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) UU. No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.


Maka, masih kata Imam, PPI berdasarkan Peraturan Presiden nomor 69 tahun 2008 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO akan melaporkan perusahaan-perusahaan perekrutan dan penempatan pelaut perikanan yang terindikasi kuat dan diduga telah melakukan TPPO.


"Kami akan coba laporkan ke Menko PMK dan Menteri PPA selaku ketua dan ketua harian Gugus Tugas TPPO. Semoga laporannya diterima dan ditindaklanjuti dengan cepat," tegas Imam.

Untuk diketahui, Imam menyatakan sesuai dengan pasal 4 Perpres No. 69 Tahun 2008 Gugus Tugas TPPO mempunyai tugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik kerja sama nasional maupun internasional, memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial, memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum, dan melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
(IS/IS, 21/01)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki