Berita > Seputar TKI
Kunjungi KBRI KL, MRA Perkenalkan Website untuk Pekerja Migran
20 Jan 2018 16:32:34 WIB | Nasrikah | dibaca 1100
Ket: audiensi dengan KBRI KL
Foto: LBMI
Kuala Lumpur, LiputanBMI - Sebanyak 17 orang dari tim Migrant Recruitment Advisory (MRA) yang terdiri dari perwakilan International Trade Union Confederation (ITUC) Belgium, dan tim MRA dari beberapa negara diantaranya Indonesia, Filipina, Nepal, Hongkong dan Malaysia mengadakan audiensi dengan KBRI Kuala Lumpur, Kamis (18/1/2018).

Lee Siew Hwa mewakili tim MRA Malaysia, menyampaikan apa itu MRA. MRA adalah website yang direka untuk memberikan informasi kepada para pekerja migran mengenai migrasi yang selamat dan cara perekrutan yang benar.

"Karena banyak dari pekerja migran yang menghadapi masalah dikarenakan menerima info yang salah dan akibatnya mereka tertipu. Dengan website ini, para calon pekerja migran bisa mendapat informasi mengenai undang-undang dan peraturan yang berlaku, baik di Malaysia ataupun di Indonesia sebelum mereka berangkat ke luar negri," tutur Lee Siew Hwa.

"Selain itu para pekerja migran yang sudah berada di luar negri untuk memberikan info sekaligus mengadukan mengenai agensi yang memberangkatkannya, seperti sistem trip advisor," tambah Lee.

Nasrikah selaku Koordinator Serantau, mengajukan pertanyaan mengenai peraturan baru di Malaysia mengenai perekrutan PRT secara langsung, apa pendirian KBRI mengenai peraturan tersebut.

"Mengenai peraturan baru ini bukan antara setuju atau tidak setuju, tetapi dari pemerintah Indonesia, ingin sebelum pemerintah Malaysia memutuskan perlunya kedua negara untuk duduk bersama dan membincangkan," tutur Dahlia Kusuma Dewi selaku Sekretaris 1 Konsuler KBRI Kuala Lumpur.

"Dalam kasus ini, apa yang perlu kita utamakan adalah untuk perlindungan kepada masayrakat kita, dan kita akan mengikuti arahan dari pusat," tambah Dahlia.

Menurut Soeharyo Tri Sasongko selaku Sekretaris 1 Konsuler KBRI Kuala Lumpur, menambahkan bahwa Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang baru tentang Pelindungan PMI akhir tahun lalu.

"Menurut Undang-Undang PPMI perlu dipahami terutama pasal 10 dan 31 mengenai perekrutan dengan menggunakan agensi. Dan pihak kami sampai sekarang belum menerima penjelasan mengenai definisi perekrutan PRT secara langsung dari pemerintah Malaysia," pungkas Soeharyo.
(NS/IYD, 20/01)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki