Berita > Seputar TKI
Gagal di Bipartit, PPI Tripartitkan PT Tampok Sukses Perkasa di Disnaker Kota Batam
20 Jan 2018 13:33:14 WIB | Syafii | dibaca 1266
Ket: Loggo Pergerakan Pelaut Indonesia
Foto: google
Nasional, LiputanBMI - Kasus tenggelamnya kapal TB Virgo 99 yang terjadi pada November 2017 lalu, hingga detik ini belum ada kejelasan. Dua dari tujuh crew belum jelas statusnya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Sementara, pihak perusahaan terkesan tidak kooperatif kepada pihak keluarga korban.

Rasmina Simarmata (61), istri dari Mula Situmorang (Nakhoda kapal) saat ini bersama keluarga terus berjuang dengan pendampingan Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI).

"Saya kecewa, perusahaan sama sekali enggak ada itikad baiknya. Jangankan meminta maaf, menghibur kami atas insiden ini pun enggak!" ujar RS, kepada Liputan BMI, Sabtu (20/01/18).

Hari demi hari, RS, berharap ada telepon masuk dari suaminya karena dirinya menganggap suaminya masih berlayar.

Terpisah, Ketua Advokasi, Hukum, dan Hak Asasi Manusia PPI, Imam Syafi'i, menganggap pihak perusahaan dalam kasus tersebut seperti tidak punya hati dan tidak bisa menjaga perasaan pihak keluarga korban.

Dari sisi hukum, kata Imam, PPI sudah mencoba melakukan upaya penyelesaian dengan mencoba memfasilitasi kedua belah pihak dalam forum bipartit/musyawarah. Tetapi pihak perusahaan melalui pencarter mengingkari janjinya, yang menyatakan siap bersama pimpinan perusahaan akan menemui pihak keluarga korban di kantor PPI sesuai yang tertuang dalam risalah perundingan.

"Kami tetap melakukan upaya semaksimal mungkin agar pihak keluarga korban mendapatkan keadilan. Ini bukan hanya soal materi, tapi keadilan sosial, dimana ada kecelakaan kapal tenggelam, pihak keluarga sama sekali tidak dilibatkan dan tidak ada informasi," tegas Imam.

Lanjut, kata Imam, PPI melalui perwakilannya di tingkat Provinsi, DPD PPI Kepri telah melayangkan surat panggilan bipartit sebanyak tiga kali kepada pihak perusahaan, yakni PT Tampok Sukses Perkasa yang berkantor di Batam. Tetapi, surat yang dilayangkan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh perusahaan.

"Kemarin (19/01/18), Kepala Bidang Advokasi, Hukum dan HAM DPD PPI Kepri bersama tim sudah mencatatkan perselisihan ini ke Disnaker Kota Batam untuk dicatat dan diselesaikan di tingkat tripartit," tambahnya.

Info dari Kabid Adkumham DPD PPI Kepri, Joni Riswanto, pencatatan sudah diterima oleh Disnaker Kota Batam dan disarankan juga oleh petugas penerima pengaduan agar kasus ini ditembuskan ke Disnaker Provinsi Kepri, Dinas Perhubungan Provinsi, Kesyahbandaran di Kepri, dan BPJS Ketenagakerjaan di Kepri.
(IS/IS, 20/01)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki