Berita > Ekosospol
Aksi Demo Hari Minggu, Buruh Migran di Taiwan Perjuangkan Hak Lebih Baik
05 Jan 2018 20:28:21 WIB | Yully Agyl | dibaca 1423
Ket: Ilustrasi
Foto: Dok. Pri SD
Taipei, LiputanBMI - Ratusan pekerja migran akan turun ke jalan di Taipei pada Minggu (7/1), untuk meminta hak buruh yang lebih baik dan hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan yang mempengaruhi pekerja migran.

Hsu Wei-tung (許 惟 棟), anggota Jaringan Pemberdayaan Migran di Taiwan (Migrants Empowerment Network in Taiwan/MENT), mengatakan, tema dari aksi kali ini adalah 'Recognizing Non-Citizens'. Mereka berharap masyarakat Taiwan akan menyadari kurangnya hak politik bagi non-warga negara Taiwan, padahal mereka seperti warga setempat yang tinggal, mengkonsumsi dan membayar pajak di Taiwan.

Sebagaimana dilansir CNA Taiwan, Jumat (5/1/2018), saat ini ada lebih dari 670.000 pekerja migran di Taiwan, dan beberapa di antaranya telah bekerja selama 14 tahun di negara ini.
Tanpa hak politik, para pekerja tidak memiliki suara dalam kebijakan yang sangat mempengaruhi mereka, seperti hak untuk ganti majikan secara bebas dan dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Taiwan. Nasib mereka hanya dapat diputuskan oleh orang lain.

Menurut Hsu, di Taiwan hak untuk memilih terbatas pada warga negara, namun banyak negara lain telah memberikan hak suara kepada penduduk bukan warga negara tersebut dan hal ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan Taiwan di masa depan.

Pada hari Minggu nanti, demonstran akan berkumpul dan mulai berangkat dari depan kantor Kementerian Tenaga Kerja pukul 13.30 waktu Taiwan dan berbaris menuju kantor presiden di Ketagalan Boulevard. Penyelenggara kemudian akan mengumumkan hasil referendum yang digelar di Taiwan pada bulan September tahun lalu mengenai tiga tuntutan utama pekerja migran.

Ketiga tuntutan tersebut adalah:
1. Pekerja rumah tangga harus dilindungi berdasarkan Undang-Undang Perburuhan Taiwan.

2. Pekerja migran harus bisa ganti majikan secara bebas.

3. Pemerintah harus menghapus sistem agen swasta.

Lebih dari 10.000 suara diberikan dalam referendum yang diadakan mulai dari 17 September hingga 10 Desember 2017 lalu di 15 lokasi pemungutan suara yang ditunjuk di seluruh Taiwan. Menurut MENT, mayoritas pemilih telah menyatakan dukungan untuk tindakan tersebut sesuai dengan jumlah suara terbanyak.

Saat ini, pekerja dan perawat rumah tangga asing tidak tercakup dalam Undang Undang Ketenagakerjaan, dan oleh karena itu tidak berhak atas upah minimum dan hari libur wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Buruh migran telah lama menuntut upah yang lebih tinggi, hari libur yang wajib, kebebasan untuk mengganti majikan secara bebas dan bebas dari biaya agen.

Hsu mengatakan bahwa pekerja migran telah berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi dan industri Taiwan. Mereka merawat orang-orang tua Taiwan, terlibat dalam pembangunan dan industri perikanan dan sektor lain di Taiwan.

Tujuan dari demo adalah untuk menciptakan komunikasi dengan orang Taiwan sehingga mereka dapat memikirkan cara untuk memasukkan suara pekerja migran dalam proses pembuatan kebijakan di negara tersebut.

Sementara itu organisasi BMI di Taiwan yang ikut mendukung aksi demo tersebut di antaranya:
IPIT, ATKI, TIWA, GANAS-SPA, PANTURA, LSPT (Laskar Saridin), Save BMI, Ngapak Formosa, SBMI Taiwan, Shelter Shincu, Rerum Novarium, PSPF.
(YLA/YLA, 05/01)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki