Berita > Seputar TKI
Perekrutan PRT secara Langsung oleh Malaysia Dinilai Bertentangan dengan Peraturan Indonesia
04 Jan 2018 23:03:36 WIB | Nasrikah | dibaca 2499
Ket: ilustrasi
Foto: google
Kuala Lumpur, LiputanBMI - Melalui website resmi, Jabatan Imigresen Malaysia (Departmen Imigrasi) telah mengumumkan peraturan baru tentang perekrutan PRT dari 9 negara pengirim secara langsung, yaitu dari Kamboja, India, Indonesia, Laos, Nepal, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam pada akhir tahun 2017.

Dalam Peraturan yang berlaku mulai 1 Januari 2018, disebutkan
alur dan proses perekrutan PRT dari Indonesia di antaranya menyebutkan bahwa kontrak kerja perlu mematuhi MoU 2011.

Padahal, nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Indonesia-Malaysia pada tahun 2011 sudah berakhir pada Mei 2016 lalu.

Menanggapi isu ini Nasrikah selaku pegiat buruh migran di Komunitas Serantau Malaysia mengkhawatirkan akan adanya ketidak pastian nasib PRT jika masih menggunakan MoU 2011.

“Jika masih menggunakan MoU 2011, bagaimana dengan standard basic gaji PRT. Bagaimana cara pemerintah RI bisa memastikan PRT kita terlindungi, sedangkan di lapangan masih banyak praktik majikan tidak mengizinkan PRT menggunakan HP, tidak memberikan dokumen, tidak memberi hari libur, dan masih banyak kasus lainnya,” tutur Nasrikah.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Sekretaris Utama (sestama) BNP2TKI Hermono mengatakan, bahwa sebenarnya Malaysia tidak bisa membuat kebijakan tentang penempatan PRT yang didasarkan pada MoU yang telah berakhir masa berlakunya.

“Malaysia tidak dapat membuat kebijakan unilatrel (sepihak) terlebih lagi kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan Indonesia,” tutur Hermono ketika dihubungi Liputan BMI melalui pesan singkat, Minggu (31/12).

“Indonesia akan menyikapi kebijakan baru Malaysia tersebut, yang pasti direct hiring untuk PRT adalah melanggar peraturan Indonesia,” pungkas Hermono.
(NS/IYD, 04/01)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki