Berita > Seputar TKI
Diduga Lakukan Praktik Overcharging, SBMI Laporkan PT BPJ ke BNP2TKI
26 Dec 2017 21:26:24 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 1125
Ket: berkas pengaduan 18 TKI yang diduga menjadi korban overcharging PT BPJ
Foto: dok.SBMI
Nasional, LiputanBMI - PT BPJ, salah satu PPTKIS yang berkantor pusat di Kramat Jati, Jakarta Timur diduga telah melakukan praktik pembebanan biaya penempatan berlebih (overcharging) terhadap 18 TKI yang ditempatkan ke Taiwan pada periode Desember 2016 hingga Januari 2017 lalu.

Koordinator Tim Advokasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Robidin yang mendapat pengaduan dari 18 TKI tersebut mengatakan, meski sudah sekitar satu tahun bekerja di Taiwan, hingga kini mereka masih menanggung beban tagihan koperasi.

"PT BPJ ini sudah melakukan kesalahan, yaitu dengan adanya dua tagihan atau disebut double loan. Bahkan, 18 TKI yang mengadu ke kami mengaku, hingga kini masih menanggung beban tagihan koperasi. Padahal, mereka diberangkatkan ke Taiwan oleh PT BPJ sudah sekitar setahun yang lalu," kata Robidin dalam keterangan tertulis kepada LiputanBMI, Selasa (26/12/2017).

Skema double loan, lanjut Robidin, adalah bentuk pemerasan terhadap TKI yang dilakukan dengan cara mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan di Indonesia ketika TKI akan diberangkatkan dan ketika sudah sampai di negera tujuan, PPTKIS kembali mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan di luar negeri. Tagihan atas kedua pinjaman itu dibebankan kepada TKI.

Oleh karena itu, kata Robidin, pada 7 November lalu SBMI telah melaporkan PT BPJ ke BNP2TKI dengan tuntutan agar menghentikan tagihan dari pihak koperasi yang hingga kini masih membebani pengadu (18 TKI). Selain itu, sebagai penerima kuasa pengadu, SBMI juga menuntut pengembalian kelebihan biaya penempatan yang sudah dibayarkan 18 TKI tersebut.

“Pada saat klarifikasi di BNP2TKI beberapa hari yang lalu, pihak PT BPJ sepertinya ada itikad baik. Hari ini (26/12), kami juga didatangi orang PT tapi tidak ada kesepakatan apa-apa. Kita tuntaskan saja pada mediasi kedua di BNP2TKI pada awal Januari nanti,” tegasnya.

Robidin berharap, apabila hasil investigasi nanti terbukti telah melakukan praktik overcharging, maka BNP2TKI harus mengambil tindakan tegas dengan memberi sanksi administratif berupa sanksi ‘tunda layan’ terhadap PT BPJ.

“Kami bukan bermaksud ingin menjatuhkan atau menghancurkan bisnis kalian para PPTKIS. Silakan berbisnis dengan cara sehat, jangan sampai terus memeras para TKI dengan biaya penempatan yang tidak transparan. Kami hanya menjalankan amanah dari kawan-kawan buruh migran (dari para pengadu) serta mencoba untuk profesional. Ketika kalian ada itikad baik, kami juga akan baik . Begitu juga sebaliknya,” pungkas Robidin.


(FK/RED, 26/12)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki