Berita > Opini
Catut Nama Pelaut Dalam UU PPMI, Pemerintah Jangan Ngomongin Pelaut Tanpa Melibatkan Pelaut!
22 Dec 2017 22:14:21 WIB | Syafii | dibaca 1899
Ket: PPI
Foto: PPI
Dunia, LiputanBMI - Pengesahan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) lembaran negara tahun 2017 nomor 242 diharapkan mampu mengatasi carut marut tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di sektor kelautan atau pelaut.

Pegerakan Pelaut Indonesia (PPI) sebagai Serikat Pekerja pelaut meminta pemerintah membenahi regulasi guna peningkatan perlindungan bagi pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri.

“Harapan dengan adanya UU PPMI, pemerintah dapat lebih maksimal melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan perekrutan dan penempatan pelaut ke luar negeri, karena selama ini banyak calon pelaut dan pelaut menjadi korban,” ujar Wakil Ketua II Bidang Advokasi, Hukum, dan HAM PPI, David Pasaribu kepada Liputan BMI melalui selulernya, Jumat (22/12/17).

Menurut Pasaribu, selama ini pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan BNP2TKI sebagai operator yang mengurusi perlindungan pekerja migran belum terlihat actionnya dalam rangka pemberantasan perusahaan-perusahaan nakal yang melakukan perekrutan dan penempatan pelaut ke luar negeri secara unprosedural.

Di satu sisi, lanjut Pasaribu, Kementerian di bidang Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut pun seakan menutup mata terhadap banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para pelaut.

Permasalahan dimaksud meliputi birokrasi kepengurusan sertifikat yang berbelit-belit, biaya yang mahal, maraknya peredaran COP dan COC palsu, hingga persoalan lapangan kerja pelaut yang minim sementara pelaut baru terus dicetak.

Kedepannya, Pasaribu meminta pasca disahkannya UU PPMI, pemerintah dapat melibatkan peran Serikat Pekerja pelaut dalam setiap perumusan pembuatan peraturan pelaksana dari UU PPMI. Hal tersebut merupakan salah satu hak Serikat Pekerja mewakili kepentingan anggotanya dalam lembaga ketenagakerjaan sesuai pasal 25 ayat (1) huruf c UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

“Pelaut dan pelaut perikanan kan masuk dalam lingkup UU PPMI, tepatnya di pasal 4 ayat (1) huruf c. Jadi kita sebagai serikat punya hak dan andil dong dalam perumusan pembuatan kebijakan turunannya. Ya, intinya pemerintah jangan ngomongin pelaut tanpa melibatkan pelaut atau organisasinya pelaut,” pungkas Pasaribu.
(IS/RED, 22/12)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki