Berita > Seputar TKI
Peraturan Turunan UU PPMI Jangan Sampai Munculkan Ruang Eksploitasi Baru
19 Dec 2017 20:50:26 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 309
Ket: ilustrasi
Foto: google
Nasional, LiputanBMI - Upaya pemerintah dalam mewujudkan perbaikan tata kelola migrasi terlihat dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru disahkan pada Oktober 2017 lalu.

Beberapa isu penting seperti pembagian tugas dan wewenang yang proporsional antara pemerintah pusat dan daerah, pengurangan peran swasta dalam sistem penempatan, pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan telah diatur dalam UU ini.

Akan tetapi, meskipun UU PPMI dinilai lebih baik dari UU No 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN, tetapi masih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki dalam 28 peraturan turunan yang akan disusun pemerintah sebagaimana telah diagendakan.

Hal terpenting yang harus menjadi perhatian adalah sistem pengawasan. Jika tanpa adanya pengawasan secara serius dalam implementasinya, sebagus apa pun sebuah undang-undang hanya akan menjadi barisan pasal dan ayat-ayat omong kosong.

Oleh karena itu, pengawasan pelaksaann UU yang akan diatur dalam peraturan turunan harus memastikan adanya pelayanan migrasi dapat mudah diakses, mudah dijangkau, cepat, bebas pungli dan bebas dari komersialisasi, serta harus memastikan hak-hak buruh migran tidak dilanggar.

Mengutip pernyataan Sekretaris Nasional Jaringan Buruh Migran (JBM), Savitri Wisnuwardani dalam siaran pers pada peringatan Hari Buruh Migran Internasioanal 18 Desember 2017, jangan sampai peraturan turunan justru memunculkan ruang eksploitasi baru.

Permasalahan terbesar yang dialami oleh buruh migran seperti upah rendah dan upah tidak dibayar, kondisi kerja yang ekspolitatif dengan jam kerja melebihi batas normal, beban pekerjaan berat, tidak ada hari libur, dan mendapatkan kekerasan baik psikis maupun fisik, terjadi di negara tujuan.

Belum lagi persoalan buruh migran tak berdokumen di Malaysia. Persoalan klasik yang sudah terjadi puluhan tahun dan seolah tak pernah ada habisnya.

Lalu, apa arti sebuah UU yang dibuat negara asal buruh migran jika tidak bisa diimplementasikan secara maksimal di negara tujuan karena lemahnya pengawasan? Buruh migran yang legal-prosedural pun bisa tereksploitasi di negara tujuan ketika pada kenyataannya dipekerjakan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang (sebenarnya) sudah disahkan kedutaan.

Kelemahan UU PPMI bisa diperbaiki dan/atau dilengkapi dengan peraturan turunan terutama dalam hal pengawasan untuk memastikan buruh migran betul-betul terlindungi. Jangan sampai peraturan turunan justru memunculkan ruang eksploitasi baru.
(FK/RED, 19/12)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki