Berita > Seputar TKI
Peringati Migrant Day, SBMI Gelar Aksi Damai Menyuarakan 13 Tuntutan
19 Dec 2017 03:41:35 WIB | Juwarih | dibaca 442
Ket: Peringati Migrant Day, SBMI Gelar Aksi Damai
Foto: SBMI IDR
Jakarta, LiputanBMI - Memperingati Hari Buruh Migran Internasional (International Migrant Day), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggelar aksi damai menyuarakan 13 tuntutan kepada pemerintah di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Aksi yang diikuti oleh ratusan masa ini terdiri dari seluruh perwakilan pengurus SBMI se-Indonesia dan didukung oleh Solidaritas Perempuan (SP), Human Right Working Group (HRWG), Jaringan Buruh Migran (JBM).

Titik kumpul aksi dimulai dari perempatan Patung Kuda sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian long march menuju gedung Istana Negara.

Aksi damai dibuka oleh ketua umum SBMI, Haryanto, kemudian diisi dengan orasi dari perwakilan pengurus SBMI daerah seluruh Indonesia. Selain itu, aksi juga dimeriahkan dengan pagelaran drama teater dari Solidaritas Perempuan yang berkisah tentang penganiayaan TKI di luar negeri.

Haryanto dalam orasinya menyampaikan, upaya pemerintah dalam mewujudkan perbaikan tata kelola migrasi terlihat dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru disahkan pada Oktober 2017. Pembagian tugas dan wewenang yang proporsional antara pemerintah pusat dan daerah, pengurangan peran swasta dalam sistem penempatan, pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), peralihan pengelolaan jaminan sosial dari swasta ke negara, dan melibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi isu penting yang diatur dalam UU yang patut diapresiasi.

“Pemerintah juga harus menjamin pendidikan gratis dan aksesnya yang mudah agar dapat dinikmati manfaatnya bagi buruh migran termasuk anak buruh migran. Ini penting agar buruh migran dan keluarganya memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan yang baik dalam mempertahankan maupun memperjuangkan hak-haknya," ujar Haryanto dalam orasinya.

Sementara, dari Jaringan Buruh Migran (JBM), Savitri menyatakan permasalahan yang dialami oleh buruh migran terbesar adalah masalah ketenagakerjaan dalam hal upah rendah dan upah tidak dibayar, kondisi kerja yang ekspolitatif dalam hal jam kerja tinggi, beban pekerjaan berat, tidak ada hari libur, dan mendapatkan kekerasan baik psikis maupun fisik. UU PPMI meski telah lebih baik dari UU No. 39/2004 namun masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki dalam 28 peraturan turunan terutama pada bagian pengawasan.

"Pengawasan harus memastikan bahwa hak-hak buruh migran tidak dilanggar dan pelayanan migrasi dapat mudah diakses, mudah dijangkau, cepat, bebas pungli dan bebas dari komersialisasi. Jangan sampai peraturan turunan memunculkan ruang eksploitasi yang baru,” jelasnya.

Lebih lanjut, Puspa Dewy, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan menegaskan, pemberlakuan Roadmap Zero Domestic Workers yang diperkuat dengan Kepmen 260 Tahun 2015 menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Solidaritas Perempuan menilai program dan kebijakan yang mengatasnamakan perlindungan bagi perempuan buruh migran pekerja rumah tangga merupakan kebijakan yang salah arah dan diskriminatif karena bersifat pelarangan atau pembatasan bagi pilihan perempuan untuk bekerja.

“Bukti jika negara serius melindungi hak-hak perempuan buruh migran adalah dengan mencabut kebijakan dan menghentikan berbagai praktik diskriminatif terhadap perempuan buruh migran dan keluarganya,” terangnya.

Hal senada disampaikan oleh, Wike, dari HRWG, menurutnya buruh migran menjadi objek rentan terjadinya perampasan terhadap hak asasi manusia, terutama di sektor pekerja rumah tangga.

"Hak untuk dilindungi merupakan hak dasar seluruh warga Indonesia yang dijamin UU," tegasnya.

Tuntutan Aksi Migrant Day 2017 di Jakarta

Pada aksi bersama di Migrant Day 2017 ini secara kesulurahan ada 13 tuntutan kepada pemerintah, Buruh Migran Indonesia menuntut:

1. Percepat aturan pelaksana UU nomor 18 tahun 2017 tentang PPMI.

2. Sediakan layanan informasi dan pendataan dari desa.

3. Segera bentuk Layanan Terpadu Satu Atap.

4. Laksanakan pendidikan gratis bagi Buruh Migran Indonesia.

5. Wujudkan biaya murah untuk Buruh Migran Indonesia

6. Wujudkan bantuan hukum bagi Buruh Migran Indonesia

7. Wujudkan reintegrasi Buruh Migran

8. Perbanyak cakupan pertanggungan risiko BPJS untuk Buruh Migran Indonesia

9. Percepat rencana aksi ASEAN consensus

10. Stop trafficking

11. Ratifikasi konvensi ILO nomor 188 dan 189

12. Cabut Kepmenaker nomor 260 tahun 2015

13. Hentikan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan buruh migran.

Aksi ditutup dengan pembacaan 13 tuntutan tersebut, kemudan massa aksi membubarkan diri dengan damai.
(JWR/RED, 19/12)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki