Berita > Seputar TKI
Jaksa Agung Republik Indonesia Nilai TPPO Karena Calon TKI Kurang Pendidikan
07 Dec 2017 23:15:41 WIB | Wijiati Supari | dibaca 726
Ket: Jaksa Agung HM. Prasetyo di Hong Kong
Foto: LBMIHK
Hongkong, LiputanBMI - Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak sesuai prosedur atau ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah dua kejahatan yang banyak mendera negara di dunia, termasuk Indonesia dengan modus pengiriman TKI ke luar negeri.

Jaksa Agung Republik Indonesia HM. Prasetyo pada kesempatan menyambangi KJRI Hong Kong saat perjalanan kunjungan kerja menuju Nanning, China, untuk menghadiri acara konferensi Jaksa Agung China - ASEAN 2017 mengatakan, TPPO terjadi karena kurangnya pendidikan calon TKI sehingga akan mudah dibodohi oleh calo atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lainnya yang mengarahkan calon TKI untuk menjadi TKI illegal.

“Satu hal yang penting adalah masalah pendidikan, bagaimanapun mereka yang pendidikannya kurang, itu membuat mereka mudah dibodohi. Dan pembodohannya bukan hanya ada di Tanah Air kita, tetapi juga terjadi di negara lain,” tutur HM. Prasetyo pada Senin (04/12.17) di gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong.

HM. Prasetyo dalam kesempatan tersebut juga menegasakan akan menindak tegas siapa saja pelaku yang terlibat kasus TPPO. "Yang pasti untuk mereka yang melakukan TPPO, kalau ada bukti-buktinya kita akan menindak dengan tegas," ungkapnya.

Terkait upaya menghentikan TPPO, HM. Prasetyo pada siang itu juga berjanji akan menelusuri akar permasalahan dengan sering bertanya kepada buruh migran terkait masalah yang sering muncul.

"Ada yang mengatakan bahwa ini menyangkut masalah skill atau keterampilan kerja, kita juga sering mendengar informasi kalau buruh migran dari negara lain itu sangat selektif, mereka dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan. Menjadi perawat, menjadi baby sitter, apapun, itu betul-betul memiliki keterampilan itu diseleksi dengan baik, sementara kita (TKI) memang serabutan, dan ini juga satu hal yang menjadi persoalan disamping masalah pendidikan,” tutup Prasetyo.
(WSP/RED, 07/12)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki