Berita > Seputar TKI
Soal Rekrutmen Pelaut, Pemerintah Diminta Berantas Broker Nakal
14 Nov 2017 01:11:25 WIB | Syafii | dibaca 1451
Ket: Para Pelaut saat mengadu ke Kantor PPI, Senin (13/11/17)
Foto: LBMIJKT
Nasional, LiputanBMI - Sebanyak delapan orang pelaut mengaku dirugikan oleh seorang perempuan berinisial MY (37). Wanita yang diketahui kelahiran Jakarta tersebut, kata mereka, telah menjanjikan pekerjaan di luar negeri, tepatnya di atas kapal berbendera Korea.

“Kami dijanjikan akan ditempatkan di kapal Korea dengan jabatan Mess Boy hingga Third Officer, gaji dari mulai 900 hingga USD 2.700 perbulannya,” ujar NR (24) salah satu korban kepada Liputan BMI saat mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP PPI) di kawasan Jakarta Utara dalam rangka pengaduan kasus, Senin (13/11/17) sore.

Menurut NR, ia dan teman-temannya sudah memenuhi apa yang diminta oleh MY, yakni memberikan biaya administrasi keberangkatan, dari mulai paling kecil tiga juta rupiah hingga ada yang dimintai sampai 10 juta rupiah perorangnya.

“Kami serahkan uang itu ke MY. Ada yang diserahkan pada bulan Juli, ada yang diserahkan pada bulan Agustus, akan tetapi sampai detik ini kami tak kunjung diberangkatkan ke luar negeri,” ungkapnya.

Masih kata NR, akibat tidak ada kejelasan dari MY, ia dan teman-temannya meminta MY dapat mengembalikan dana yang telah mereka serahkan, namun MY belum bisa mengembalikannya dan berkomitmen akan menyelesaikan pada tanggal 11 Oktober sesuai surat pernyataan yang telah disepakati, sayangnya kesepakatan itu pun MY ingkari.

“Intinya kedatangan kami ke kantor PPI agar bisa dibantu penyelesaian kasus yang kami alami,” imbuhnya.

Terpisah, Wakil Ketua Advokasi, Hukum, dan HAM PPI, Rachmat Noor Yasin menyatakan keprihatinannya atas kedatangan delapan pelaut ke kantor PPI terkait kasus yang mereka alami.

“Hemat kami, ini sudah tindakan breach of contract atau wanprestasi. Atas dasar surat kuasa dari para korban, PPI akan mencoba memfasilitasi para korban dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu, jika tidak ada solusi, maka upaya hukum baik perdata maupun pidana pun bisa ditempuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Dari sisi pidana, lanjut Yasin, jika MY merupakan perseorangan yang melakukan perekrutan dan penempatan pekerja ke luar negeri, maka ancamannya bisa 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 15 miliar sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyebutkan, pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia terdiri dari Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.
(IS, 14/11)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki