Berita > Seputar TKI
Dua Jari Kakinya Diamputasi Akibat Kecelakaan Kerja, Pelaut Ini Mengaku Belum Mendapat Haknya
12 Nov 2017 17:06:01 WIB | Syafii | dibaca 1449
Ket: Ketua DPW PPI Madiun, Sugito saat mendatangi kediaman korban (10/11/17).
Foto: LBMIJKT
Madiun, LiputanBMI - Kecelakaan kerja dialami oleh Priyo Suwarno, seorang pelaut asal desa Banjarejo, Jawa Timur hingga mengakibatkan kedua jari kakinya harus diamputasi.

Insiden tersebut terjadi pada tanggal 04 November 2017 di atas kapal KM Kebon Karet milik PT Samudera Inti Perkasa yang berdomisili di Jawa Timur.

“Kejadiannya saat kapal sedang berlayar di perairan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Korban terjepit wimch derek kapal hingga akhirnya ia harus dirawat dan berujung amputasi kedua jari kakinya tersebut,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Pergerakan Pelaut Indonesia Karesidenan Madiun, Jatim, Sugito kepada Liputan BMI, Minggu (12/11/17).

Menurut Sugito, biaya perwatan di rumah sakit dan biaya kepulangan dari Banjarmasin sudah ditanggung oleh perusahaan, tetapi untuk hak upah akibat kecelakaan kerja dan asuransi atau santunan belum ada kejelasan.

DPW PPI Madiun, lanjut Sugito, pada hari Jumat, 10 November telah mendatangi kediaman korban. Mengingat, korban juga merupakan anggota PPI.

“PPI turut berduka atas kejadian yang menimpa korban dan pada dasarnya PPI siap untuk membantu korban dan memfasilitasi untuk melakukan perundingan dengan perusahaan. Mungkin kami akan minta bantu ke DPW PPI Surabaya karena domisili perusahaan di Surabaya,” ungkap Sugito.

PPI mengimbau kepada perusahaan agar bisa memberikan hak-hak korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Intinya kita apresiasi perusahaan yang sudah bertanggungjawab atas biaya pengobatan dan biaya kepulangan ke kampung korban” tegas Sugito.

Sugito menambahkan, selain mendapat pengobatan dan biaya kepulangan, korban juga berhak atas upah sebesar 100 % dari gaji minimumnya setiap bulan pada bulan pertama dan sebesar 80 % dari gaji minimunya setiap bulan pada bulan berikutnya, sampai yang bersangkutan sembuh sesuai surat keterangan petugas medis, dengan ketentuan tidak lebih dari enam bulan untuk yang sakit dan tidak lebih dari 12 bulan untuk yang cedera akibat kecelakaan kerja sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.

Terkait santunan, korban pun masih berhak atas santunan sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b poin 14 PP 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.

(IS, 12/11)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki