Berita > Seputar TKI
Empat Bulan 13 Pelaut Belum Digaji, PPI akan Perkarakan PT. Persada Lines
12 Nov 2017 05:47:43 WIB | Syafii | dibaca 2133
Ket: 13 pelaut saat mengadu ke sekretariat DPD PPI Kepri (08/11/17)
Foto: LBMIJKT
Nasional, LiputanBMI - Tim Advokasi Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) meminta Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk membekukan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) milik PT. Persada Lines yang beralamat di Jl. Ronggowarsito No. 01, Kel. Sukamaju, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau. Hal tersebut direkomendasikan oleh PPI lantaran adanya pengaduan dari satu set crew (13 pelaut) yang mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah PPI Provinsi Kepulauan Riau (DPD PPI Kepri) di Batam perihal hak-haknya yang belum dibayar oleh perusahaan, (08/11/17).

“Kami kedatangan 13 pelaut yang mengaku bekerja di kapal Self Propeller Oil Barge (SPOB) Persada XXVII. Hak-hak mereka belum dibayar meliputi hak gaji empat bulan, uang trip dan uang cleaning dua kali,” ujar Ketua DPD PPI Kepri, Andika kepada Liputan BMI melalui selulernya, Minggu (12/11/17).

Menurut Andika, para pelaut sebelumnya sudah berkali-kali menyurati perusahaan agar segera membayar hak-hak mereka, tetapi pihak perusahaan selalu beralasan akan membayar hak para pelaut apabila ada yang menyewa kapal.

Atas dasar surat kuasa dari para pelaut dan bukti-bukti pendukung, PPI Kepri mendampingi para pelaut ke kantor Syahbandar Sekupang, Batam.

“Kita sudah serahkan berkas pengaduan ke Syahbandar. Tadinya sih maunya agar perusahaan hari itu juga dipanggil untuk mediasi, namun pihak Syahbandar seakan tidak respon menanggapi pengaduan ini,” kesal Andika.

Masih kata Andika, selain ke Syahbandar, PPI Kepri juga berencana mengadukan kasus tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepri dan instansi-instansi terkait di Provinsi Kepri.

“Kita sudah menyampaikan kasus ini kepada DPP PPI dan meminta PPI Pusat untuk membantu proses penyelesaian kasus dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat baik Kementerian Perhubungan maupun dengan Kementerian Ketenagakerjaan,” pungkasnya.

(IS, 12/11)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki