Berita > Ekosospol
Tolak Honor Haji, Dubes Agus Maftuh: Melayani Tamu Allah Sudah Kewajiban
08 Nov 2017 09:44:11 WIB | Iyad Wirayuda | dibaca 1499
Ket: Dubes Agus Maftuh danNizar Madani (Menlu Saudi)
Foto: KBRI Riyadh
Nasional, LiputanBMI - Pernyataan mengejutkan dilontarkan oleh Dubes LBBP RI untuk Arab Saudi dan OKI, Agus Maftuh Abegebriel di acara Rapat Evaluasi Haji 2017 yang diadakan di Hotel Merlynn Park Jakarta 6 November 2017. Menurutnya urusan Haji sudah merupakan salah satu misi dan visi utama sebagai Duta Besar, maka selama dua tahun musim haji 2016 dan 2017 Dubes menolak honor sebagai petugas haji.

“Bagi seorang santri, tak etis kalau saya terima honor harian hanya untuk sebuah pekerjaan yang sudah menjadi kewajiban saya. Saya berpegangan dengan “taqdimul adab alal amri (mendahulukan etika ketimbang formalitas), dan tidak semua yang boleh itu otomatis patut,” ujar Dubes Agus Maftuh dalam Raker yang dibuka oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Tampil dengan membawa perangkat WPS (Wireless Presentation System) atau presentasi nirkabel, Dubes Maftuh menampilkan di dua layar besar di Raker tersebut, copy dari surat-surat penting yang diterima dari beberapa menteri dan juga para gubernur Arab Saudi yang merupakan balasan dan respons dari Arab Saudi kepada Dubes RI atas kerjasama yang harmonis dan kompak dari pemerintah Indonesia terkait suksesnya penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2017 ini.

Sebelumnya, sehari setelah selesainya semua rangkaian ibadah Haji, Dubes RI mengirimkan ucapan terimakasih atas semua fasilitas dan kemudahan dari Kerajaan Arab Saudi kepada seluruh jamaah haji Indonesia. KBRI Riyadh mengirimkan 12 Surat untuk semua menteri terkait dan dua gubernur Makkah Madinah serta sudah barang tentu ke level tertinggi Khadimul Haramain as-Syarifain Raja Salman dan Pangeran Mohammed bin Salman.

Di antara surat apresiasi yang sempat ditampilkan adalah surat dari Mendagri Arab Saudi Abdul Aziz bin Saud bin Nayif bin Abdul Aziz dan Menteri Haji dan Umroh yang masih berdarah Indonesia DR. M. Saleh bin Taher Benten yang secara khusus mengapresiasi kedisiplinan yang tinggi dari para jamaah haji Indonesia.

Dubes juga sempat menampilkan visual tentang alur kuota haji yang merupakan kebijakan tunggal Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Alur kuota Haji berasal dari Raja kemudian dimatangkan di Diwan Malaki (Royal Court, Kantor Pusat Kerajaan, semacam Setneg) baru turun ke menteri negara urusan luar negeri dan terakhir baru turun ke Kementerian Haji dan Umroh Saudi.

Untuk penambahan kuota istimewa 10 ribu pada tahun 2017 adalah realisasi dari komunikasi Presiden Jokowi dengan Raja Salman dan juga dengan Prince Mohammed bin Salman dilanjutkan dengan pertemuan Menlu Retno Marsudi dengan Menteri Negara Urusan Luar Negeri, Nizar Madani. Disebut kuota istimewa Karena hanya Indonesia yang mendapatkan tambahan tersebut.

“Untuk kuota tahun 2018, saya menunggu arahan dari Bapak Presiden karena hal ini merupakan ranah beliau sebagai level tertinggi diplomasi dan kami di KBRI siap menindaklanjuti arahan Presiden untuk penambahan kuota,” tegas Maftuh Abegebriel yang juga alumni Pesantren Futuhiyyah Mrangge
(IYD/RED, 08/11)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki