Berita > Seputar TKI
Tindaklanjuti Laporan PPI, Satgas 115 Surati Bareskrim Polri Dugaan TPPO PT. WSI
03 Nov 2017 12:08:35 WIB | Syafii | dibaca 942
Ket: PPI saat mendatangi Satgas 115
Foto: Dok. PPI
Jakarta, LiputanBMI - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) atas dasar laporan pengaduan dari Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) meminta Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (bareskrim polri) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap PT. Wahana Samudera Indonesia (WSI) atas dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KKP, Rifky Effendi Hardijanto dengan nomor B-1212/SJ/XI/2017 tertanggal 30 Oktober 2017 telah dikirim kepada Kepala Bareskrim Polri dengan tembusan ke menteri KKP, kapolri, KPH satgas 115, koord. staf khusus satgas 115, direktur tipidum bareskrim polri, dan kepala sekretariat satgas 115.

“Kami dapat surat dari Satgas 115 terkait tindak lanjut laporan dugaan TPPO yang dilakukan oleh PT. WSI terhadap NP. Pihak satgas 115 sudah bersurat ke bareskrim, kita akan tunggu info selanjutnya dari satgas 115,” ujar Sekretaris Umum PPI, Asep Arisandi kepada Liputan BMI di kantornya di kawasan Jakarta Utara, Kamis (02/11/17).

Menurut Aris, sebelumnya tim advokasi PPI sudah mengadukan kasus tersebut kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan bukti nomor pengaduan ADU/201701/000121. BNP2TKI juga telah mendatangi pihak perusahaan, tetapi tidak ada penyelesaian. Hingga akhirnya, BNP2TKI melimpahkan kasus tersebut kepada Direktorat Jenderal Perhubungan laut Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai bukti surat nomor B.1785/PL-II/VII/2017.

Masih kata Aris, NP awalnya mengadu kepada PPI atas hak sisa gaji yang belum dibayar saat ia dipekerjakan sebagai pelaut perikanan di atas kapal FT. Hwong Wong di Colombo, Sri Lanka selama 30 bulan. Setelah dipelajari kronologis dan dilakukan wawancara, NP mengaku dipekerjakan setiap harinya 17 sampai 20 jam perhari. Selain itu, kecurigaan muncul juga terkait dokumen kepelautan buku pelaut NP yang ternyata terindikasi palsu. Setelah mendatangi Kantor Kesyahbandaran Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk mengeceknya, ternyata buku pelaut tersebut memang tidak terdaftar sesuai surat Syahbandar nomor UM.003/3/15/SYB.BKB.TPK-2017.

“Indikasi TPPO-nya sudah kuat, PT. WSI melakukan kegiatan rekrutmen dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri, ditampung, ada dokumen yang dipalsukan, dikirim ke luar negeri, di luar negeri dipekerjakan 17-20 jam perhari, dan sepulangnya ke tanah air hak gajinya tidak dibayar. Selain itu, pihak perusahaan juga telah melakukan penempatan tenaga kerja ke luar negeri tanpa memiliki izin dari Menteri di bidang Ketenagakerjaan sesuai Pasal 12 UU 39 Tahun 2004 yang saat ini telah diubah menjadi UU PPMI,” ungkap Aris.

Aris meminta agar Satgas 115 dan Bareskrim Polri dapat bersinergi guna menindak PT. WSI dan apa yang menjadi hak-hak NP selaku korban dapat terbayar.
(IS, 03/11)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki