Berita > Ekosospol
Kecewa Penetapan UMP DKI, Koalisi Buruh Tarik Dukungan ke Anies-Sandi
02 Nov 2017 20:49:43 WIB | Iyad Wirayuda | dibaca 2417
Ket: Buruh di Jakarta
Foto: LBMI
Jakarta, LiputanBMI - Koalisi buruh Jakarta mengaku kecewa dengan putusan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang penetapan UMP DKI 2018 sebesar Rp 3,648 Juta. Dengan putusan tersebut gubernur dianggap mengingkari kontrak politik dengan buruh yang di dalamnya FSP KEP turut serta menandatangani saat kampanye Pilgub DKI.

Sekjen Dewan Pimpinan Pusat, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (DPP FSP KEP) Siruaya Utamawan, S.E. yang juga sebagai Vice President KSPI mengatakan gubernur tidak mempertimbangkan Putusan PTUN Jakarta yang telah membatalkan peraturan gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 277 Tahun 2016 tentang UMP 2017 di mana Pergub tersebut memutuskan besaran dan proses UMP berdasarkan PP 78 Tahun 2015.

“Janji Anies-Sandi hanya manis di bibir saat kampanye di hadapan buruh saat itu yang menjanjikan kenaikan UMP DKI Jakarta nilainya akan ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan PP 78 Tahun 2015, kenyataannya sekarang janji tersebut sangat pahit ditinta saat penetapan UMP DKI Jakarta,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima LiputanBMI, Kamis (2/11).

Lanjut Siruaya, Gubernur DKI Jakarta sudah cidera janji, maka FSP KEP menyampaikan turut berduka yang mendalam dan keprihatinan yang luar biasa terhadap keputusan UMP DKI Jakarta 2018.

"FSP KEP menyatakan menarik diri atas dukungan kepada gubernur dan wakil gubernur Anies-Sandi, " tegasnya.

Menurutnya keputusan gubernur tersebut akan mengundang ribuan buruh bergerak ke Balai Kota dan Istana Negara 10 November 2017.

"FSP KEP bersama KSPI bertekad akan terus melakukan perlawanan dan berjuang baik di lapangan maupun langkah hukum," pungkasnya.


(IYD/RED, 02/11)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki