Berita > Ekosospol
Migrant Care Menilai Beberapa Pasal UU Pelindungan Pekerja Migran Lemah
27 Oct 2017 11:36:33 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 567
Ket: Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah.
Foto: Migrant Care
Nasional, LiputanBMI - Migrant Care menilai Undang Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, Rabu (25/10) masih terdapat kelemahan di beberapa pasal.

Dalam catatan kritis menanggapi disahkannya UU PPMI, Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah menyebutkan beberapa pasal yang dinilai menjadi titik lemah UU ini adalah pasal 13 huruf (g), pasal 44 ayat (3), dan pasal 63 ayat (2), serta pasal 63 ayat (1).

Pasal 13 huruf (g) mengatur tentang perjanjian penempatan yang menjadi salah satu persyaratan penempatan pekerja migran. Ketentuan ini, menurut Migrant Care, menegaskan bahwa penempatan pekerja migran hanya melalui perusahaan swasta. Padahal, dalam UU ini juga diatur tentang penemparan melalui Badan dan mandiri.

Pasal 44 ayat 3 menyebutkan bahwa ‘Kepala Badan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri'. Migrant Care menilai pasal ini berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antara Kementerian dan Badan.

Pasal 63 ayat (2) menyebut, ‘Segala risiko ketenagakerjaan yang dialami oleh pekerja migran perseorangan menjadi tanggung jawab sendiri.’ Migrant Care menilai ketentuan ini membuka ruang bagi negara untuk lari dari tanggung jawab atas perlindungan seluruh warga negara.

Dalam pasal 63 ayat (1) yang mengatur tentang pekerja migran perseorangan disebutkan ‘Pekerja migran Indonesia perseorangan dapat bekerja ke luar negeri pada pemberi kerja berbadan hukum.

Migrant Care menilai penggunaan kata ‘dapat’ merupakan ketentuan karet yang mengandung tafsir bahwa dapat juga bekerja pada perseorangan. Artinya PRT migran juga dimungkinkan untuk bekerja secara mandiri.

Oleh karena itu, untuk memastikan agar UU PPMI dapat diimplementasikan sebagai instrumen perlindungan, Migrant Care memandang perlu adanya sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat dan perlu mengawal 27 peraturan turunan sebagaimana dimandatkan UU ini.

Migrant Care juga memandang perlu adanya upaya penguatan pemerintah daerah, serta mendesak Kementrian Keuangan untuk penganggaran Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Meski mencatat beberapa kelemahan, Migrant Care tetap mengapresiasi dan menganggap pengesahan UU PPMI merupakan langkah maju, baik secara proses maupun substansi untuk perbaikan tata kelola migrasi di Indonesia dengan berbasis pada pemenuhan hak asasi manusia.

Terlebih lagi, penyusunan UU PPMI yang terdiri atas 13 bab dan 87 ini menggunakan Konvensi Perlindungan Pekerja Migran sebagai konsideran utama. UU ini juga mengamanatkan 27 peraturan turunan (12 peraturan Pemerintah, 11 Peraturan setingkat menteri, 3 peraturan badan dan 1 Peraturan Presiden).


(FK, 27/10)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki