Berita > Ekosospol
JBM Menilai Masih Ada Beberapa Kelemahan dalam UU PPMI
25 Oct 2017 22:23:36 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 487
Ket: Ketua Komisi IX Dede Yusuf di depan paripurna DPR RI, (25/10/17)
Foto: http://www.dpr.go.id
Nasional, LiputanBMI - RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sebagai RUU pengganti atas UU No 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN yang proses pembahasannya sempat terkatung-katung selama tujuh tahun, akhirnya bisa disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, Rabu (25/10/2017).

Jaringan Buruh Migran (JBM) yang terdiri dari 26 organisasi di dalam dan di luar negeri memandang dalam UU PPMI ada perubahan signifikan jika dibanding UU No 39 Tahun 2004.

JBM juga mengapresiasi Panja RUU PPMI dalam menyelesaian RUU PPMI serta berterimakasih kepada semua pihak dan media yang terus memantau dan mengawal RUU PPMI hingga disahkan.

Baca: Sidang Paripurna DPR Sahkan RUU PPMI menjadi UU

Meski demikian, JBM menilai masih ada beberapa kelemahan dan berharap kelemahan-kelemahan tersebut dapat diatur dalam peraturan turunan dengan melibatkan buruh migran, organisasi/serikat buruh migran dan organisasi yang peduli kepada buruh migran.

Dalam rilis yang diterima redaksi LiputanBMI, Rabu (25/10), setidaknya JBM mencatat tujuh kelemahan UU PPMI.

Pertama, mekanimse penempatan masih harus melalui PJTKI. Dengan demikian, PRT belum bisa menjadi pekerja mandiri karena masih harus melalui PJTKI.

Kedua, perjanjian kerja belum memastikan berlaku di kedua negara dan mekanisme penyelesaian sengketa belum memasukkan kuasi peradilan.
Ketiga, jaminan sosial belum mencakup risiko yang sering dialami buruh migran yakni PHK sepihak dan gaji tidak dibayar.


Catatan kritis JBM yang keempat adalah masih lemahnya pelibatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pelindungan.

Terkait sanksi pidana, JBM juga menilai masih terdapat beberapa kelemahan, seperti sanksi yang tidak mencantumkan hukuman minimal, sehingga berat-ringannya hukuman tergantung hakim dalam memberikan keputusan.

Bahkan, korban pun bisa menjadi korban karena memiliki peluang untuk dihukum. Selain itu, pengurus korporasi juga tidak dipidana.

Sementara soal bantuan hukum diatur dalam pasal hak, tidak diatur dalam bab khusus bantuan hukum bagi pekerja migran Indonesia sehingga menjadi tidak jelas cara mengakses, lembaga mana yang harus dituju, berapa lama penyelesaian sengketa, apakah didampingi pengacara atau tidak.

Mekanisme penyelesaian sengketa juga menjadi catatan kritis JBM. Pemerintah dinilai tidak membuat kuasi peradilan dan berpotensi cuci tangan dari tanggungjawab perlindungan bagi buruh migran. (Pasal 77 ayat 3 : jika tidak tercapai kesepakatan dapat mengajukan gugatan melalui peradilan)

Catatan krtitis JBM yang terakhir adalah soal kelembagaan, khususnya tugas dan fungsi pemerintah pusat dan daerah, yakni belum diatur mengenai tugas pemerintah daerah untuk menangani kasus. Selain itu, pemerintah pusat belum diamanatkan membuat sistem data yang terintegrasi dari desa hingga di luar negeri.


(FK, 25/10)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki