Berita > Seputar TKI
JBM: RUU PPMI Masih Ada Kelemahan di Pasal Perlindungan
10 Oct 2017 22:09:53 WIB | Juwarih | dibaca 445
Ket: Rapat Anggota DPR RI Membahas RUU PPMI
Foto: JBM
Jakarta, LiputanBMI - Jaringan Buruh Migran (JBM), menilai draf RUU PPMI masih terdapat kelemahan yang memberikan celah bagi pemerintah untuk tidak memberikan perlindungan kepada buruh migran secara utuh.

JBM yang terdiri dari 28 organisasi serikat buruh migran, serikat buruh dan organsiasi yang peduli terhadap isu buruh migran sejak tahun 2010 sudah aktif dalam mengawal revisi UU 39/2004 tentang PPTKILN.

Dalam rilis yang diterima LiputanBMI, Selasa (10/10), JBM menyebutkan, dari 87 pasal (517 DIM) dalam RUU PPMI, terlihat masih terdapat pasal-pasal yang perlu dikaji ulang terutama dalam hal perlindungan bagi pekerja mandiri dan perspektif gender, Jaminan Sosial melalui BPJS, Pengawasan dan Sanksi, Kontraktual, mekanisme penempatan dan kewajiban PPTKIS, serta kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan di luar negeri sesuai dengan instrumen HAM (KILO 189 dan KILO 181).

Seperti disampaikan Sekjen SBMI, Bobi Alwy, dari hasil analisis penanganan kasus di SBMI, pada bagian kontraktual buruh migran sulit untuk mendapatkan hak atas keadilan karena menandatangani dua perjanjian kerja.

"Meski Kemnaker telah membuat Permen mengenai standarisasi perjanjian kerja dan penempatan, pada praktiknya tidak berlaku karena yang dipakai adalah perjanjian yang ditandatangani di luar negeri," jelas Boby.

Masih kata Boby, justru perjanjian kerja tersebut menguntungkan pelaku kejahatan karena klausulnya lebih rendah dalam memberikan hak-hak bagi buruh migran Indonesia.

"Kami merekomendasikan agar dalam RUU, perlu ada klausul dalam kontraktual yang memuat mekanisme penyelesaian baik di negara tujuan maupun di negara asal buruh migran," usul Boby.

Selain itu, lanjut Bobi, isi kontratual harus dipastikan bisa dimengerti dan dipahami sebelum buruh migran menandatanganinya.

Boby juga menegaskan mengenai empat mekanisme penempatan , yakni G to G, swasta, perusahaan, dan mandiri harus dilindungi dan disiapkan layanannya dengan prinsip-prinsip keterbukaan, kesederhanaan, kejelasan, dapat diakses, keamanan dan bebas pungli.
(JWR, 10/10)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki