Berita > Ekosospol
Referendum Tentang Hak Pekerja Migran Dapat Dukungan, tapi Perubahan Tidak Mudah
09 Oct 2017 20:34:33 WIB | Yully Agyl | dibaca 863
Ket: Aksi TKA menuntut perubahan
Foto: TIWA
Taipei, LiputanBMI - Tiga isu terkait hak migran yang dipilih dalam referendum mengumpulkan lebih dari 90 persen dukungan dari pemilih yang kebanyakan pekerja migran. Akan tetapi hasilnya tidak diterima oleh pejabat Kementerian Tenaga Kerja Taiwan.

Sebagaimana dilansir CNA Taiwan, Minggu (8/10/2017), menurut Taiwan International Workers' Association (TIWA), --pihak yang mengadakan referendum--, dari 2.447 orang yang berpartisipasi, 2.424 memilih untuk menuntut perlindungan hukum bagi pekerja pengasuh dan pekerja rumah tangga, dan 2.413 mendukung hak pekerja migran untuk pindah majikan tanpa pembatasan.

Isu ketiga dalam pemungutan suara adalah tentang sistem kerja agen swasta, yang telah dikritik karena mengenakan biaya tinggi untuk pekerja migran. Isu ini mendapat 2.415 suara. Mengharapkan sistem agen swasta untuk dihapuskan dan diganti dengan dimediasi oleh pemerintah Taiwan dan pemerintah negara para pekerja migran.

Pemungutan suara itu tidak terbatas hanya pada para migran saja, ada 338 surat suara diberikan kepada orang Taiwan.

Seorang bermarga Lu (呂) mengatakan, dia mendukung perlindungan hukum bagi perawat rumah tangga karena ini berarti tingkat keuntungan yang dijamin oleh atasan, sehingga mereka akan bersedia melanjutkan pekerjaannya.

Tetapi Lu juga termasuk di antara beberapa pemilih yang memberikan surat suara melawan dua pertanyaan referendum lainnya. Dia menentang pencabutan larangan pekerja migran untuk pindah majikan tanpa izin karena akan membiarkan kemungkinan pengasuh neneknya, yang dipercaya oleh keluarga dapat memutuskan untuk pergi tanpa diduga.

Lu juga merasa sistem agen yang ada tetap dibutuhkan, karena agen mengurus semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan perekrutan pengasuh dan jauh lebih mudah daripada mengajukan sendiri.

Sumiyati, seorang pekerja migran asal Indonesia, mendukung ketiga permohonan tersebut, ia mengatakan bahwa pekerja migran yang bekerja sebagai perawat rumah tangga di Taiwan tidak memiliki perlindungan hukum pada jam kerja, upah minimum dan hari wajib, serta biaya yang dikenakan oleh agen membuat mereka terlibat hutang.

Menurut Pasal 59 Undang-Undang Pelayanan Ketenagakerjaan (就業 服務 法), pekerja migran tidak diizinkan untuk pindah majikan kecuali dalam keadaan tertentu, seperti dipekerjakan tidak sesuai kontrak kerja.

Tentang mencabut larangan pindah majikan, seperti yang diminta dalam referendum, Hsueh Chien-chung (薛 鑑 忠), seorang pejabat Pengelolaan Tenaga Kerja Lintas Batas di Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja, mengatakan bahwa pasal tersebut telah memungkinkan kemungkinan pindah majikan

Akan tetapi dalam praktiknya sulit bagi pekerja migran untuk mendapatkan persetujuan resmi guna melakukan pergantian. Buruh migran diminta untuk menunjukkan bukti kondisi yang harus mereka kerjakan yang tidak sesuai dengan kontrak mereka untuk mengajukan pengalihan pekerjaan.
Mengumpulkan bukti yang diperlukan tanpa bantuan dari agen yang selalu berpihak pada majikan.

Untuk mengakhiri sistem agen swasta, Hsueh mengatakan pemerintah telah memperkenalkan "layanan perekrutan langsung" sejak tahun 2008 untuk membantu majikan mengurangi biaya calo, dan sekitar 25.000 aplikasi pekerja migran diproses melalui sistem ini setiap tahun.

Memperhatikan bahwa ada lebih dari 600.000 pekerja migran di Taiwan yang bekerja di 300.000 tempat kerja, Hsueh berpendapat bahwa keberadaan agen hanya masalah permintaan dan penawaran. Selama ada permintaan kuat untuk mempekerjakan pekerja migran melalui agen, maka agen tidak akan ditutup.

Mengenai seruan agar pengasuh dan pekerja rumah tangga supaya dilindungi oleh undang-undang perburuhan Taiwan, Hsieh Chien-chien (謝倩蒨), Direktur Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Standar Ketenagakerjaan, mengatakan hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena adanya kesulitan. Aparat penegak hukum yang akan memantau kondisi kerja mereka.

Pemungutan suara akan berlangsung sampai 10 Desember. Hasil akhir pemungutan suara akan diumumkan pada 17 Desember bersamaan dengan demonstrasi hak-hak pekerja migran.
(YLA/RED, 09/10)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki