Berita > Ekosospol
Terjerat Kasus Korupsi, Mantan Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur Dituntut 5 Tahun Bui
05 Oct 2017 20:49:38 WIB | Jafry Aljawad | dibaca 2370
Ket: Suasana sidang tuntutan Dwi Widodo di Pengadilan Tipikor
Foto: Detikcom
Jakarta, LiputanBMI - Mantan atase imigrasi KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, Dwi Widodo, dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa menyebut Dwi terbukti bersalah menerima fee Rp 524,35 juta dan RM 63.500 serta voucher hotel senilai Rp 10,8 juta dari pembuatan brafak dan calling visa dengan metode reach out.

"Meminta majelis hakim menyatakan terdakwa Dwi Widodo terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017).

Jaksa juga meminta agar majelis hakim menetapkan Dwi Widodo membayar uang pengganti ke negara sebesar Rp 535.147.102 dan RM 27 ribu.

Jaksa menyatakan selama bertugas sebagai atase Imigrasi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia periode 2013-2016, Dwi telah menerima uang komisi dari pembuatan brafak, dan calling visa. Uang itu diterima Dwi karena telah mempermudah penerbitan brafak tanpa kehadiran pihak pemohon untuk wawancara dan memeriksa kelengkapan persyaratan.

"Bahwa terdakwa Dwi Widodo selaku atase imigrasi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, menerima hadiah seluruhnya Rp 524,35 juta, dan voucher hotel senilai Rp 10,8 juta, serta menerima dari Satya Rajasa Pane sejumlah RM 63.500 sebagai imbalan penerbitan brafak sebagai syarat utama penerbitan calling visa. Karena sebelum brafak diterbitkan namun terdakwa meminta disegerakan agar brafak itu dikirimkan ke tim clearence. Padahal belum tentu disetujui oleh tim clearence house. Penerimaan uang tersebut tidak ditujukan untuk KBRI Malaysia namun ke rekening pribadi terdakwa dan rekening anak terdakwa," urai jaksa.

Uang yang diterima Dwi itu berasal dari delapan perusahaan yakni PT Anas Piliang Jaya, PT Semangat Jaya Baru, PT Trisula Mitra Sejahtera, PT Sandugu International, PT Rasulindo, PT Atrinco Mulia Sejati, PT Afindo Prima Utama, dan PT Alif Asia Africa. Jaksa menyebut terdakwa terbukti meminta fee sebesar Rp 1,5 juta-2 juta untuk penerbitan brafak maupun calling visa.

"Dari keterangan terdakwa rata-rata Rp 1,5 juta-2 juta termasuk biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdakwa ambil Rp 200-300 ribu. Keterangan ini bertentangan dengan para saksi, yang menyatakan uang Rp 1,5 juta-2 juta diperuntukkan untuk terdakwa pembuatan brafak atau calling visa diluar pembayaran PNBP," jelas jaksa.

Adapun rincian uang yang diterima Dwi dari perusahaan sponsor yaitu:

1. PT Anas Poliang Jaya milik Nazwir Anas yang bergerak di bidang penjualan pakaian dan furnitur dan berganti nama menjadi PT Semangat Jaya Baru. Pelanggan perusahaan itu banyak dari Nigeria, Guinea, Mali dan Sierra Leone. Selama 2014-2016 Nazwir telah mengajukan permohonan calling visa sebanyak 143 pemohon dan Dwi Widodo mendapatkan imbalan Rp73,5 juta dari jasanya.

2. PT Trisula MItra Sejahtera dengan direktur Lenggara Latjuba yang bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen bisnis. Terdakwa meminta fee sebesar 100-200 dolar AS untuk setiap calling visa untuk 16 orang warga negara Kamerun, Nigeria dan Somalia yang berprofesi sebagai pedagang dan mendapatkan imbalan Rp27,8 juta.

3. Mahamadou Drammeh selaku Presidr PT Sandugu International. Dwi menerbitkan calling visa dari warga negara Nigeria, Liberia dan Kamerun dengan meminta imbalan sebesar Rp1 juta per orang, dan mendapatkan total imbalan sebesar Rp 245,3 juta.

4. Direktur PT Rasulindo Jaya Ali Husain Tajibally. Dwi Widodo mengurus calling visa pada 2013-2014 untuk 42 pemohon, pada 2015 untuk 65 pemohon dan 2016 untuk 40 pemohon. Atas jasanya, Ali melalui istrinya Nurlaila memberikan imbalan fasilitas voucher hotel kepada Dwi senilai Rp10,807 juta.

5. Abdul Fatah adalah Direktur PT Atrinco Mulia Sejati yang menjadi penjamin pengurusan calling visa untuk warga negara Nigeria, Pakistan, Ghana, Uganda, Afganistan, Sierra Leone dan Kamerun yang berprofesi sebagai pedagang. Dwi mengurus permohonan calling visa sebanyak 706 pemohon dan mendapat imbalan senilai total Rp7,5 juta.

6. Temi Lukman Winata yaitu Direktur PT Afindo Prima Utama, Dwi Widodo mendapat imbalan Rp 2,5 juta setiap calling visa untuk 9 warga negara Srilangka, Nepal, Uganda, Nigeria, dan Ghana yang berprofesi sebagai pedagang.

7. Anwar selaku direktur PT Alif Asia Afrika. Dwi meminta imbalan sebesar Rp 1-2 juta untuk setiap visa sehingga terdakwa mengurus 130 permohonan dan total fee sebesar Rp 145,45 juta.

Jaksa juga menyebut Dwi Widodo juga menerima imbalan dari layanan keimigrasian penerbitan paspor dengan metode 'reach out' bersama mantan pegawai KBRI Kuala Lumpur Satya Rajasa Pane. Jaksa menyebut Dwi sengaja menyarankan Satya untuk meminjam perusahaan untuk menampung TKI.

"Terdakwa telah menyarankan Satya Rajasa Pane untuk seakan-akan menggunakan perusahaan tempat para TKI atau pemohon bekerja Dan telah melakukan sistem reach out di Restoran Mak Mah Port Dickson Negeri Sembilan pada Mei 2016 dan 18 Juni 2016 di Masjid Putaran Baru. Terdakwa mengetahui Euro Jasmine Resource, Sdn bukan perusahaan kilang atau lahan atau setidaknya bukan tempat pemohon sponsor bekerja hanya digunakan Satya Rajasa Pane untuk meraup keuntungan yang dimaksud dan bertentangan dengan peraturan kepala perwakilan RI tentang peraturan reach out dan on behalf untuk seluruh perwakilan RI di Malaysia," jelas jaksa.

Jaksa menyebut Dwi menerima uang dari Satya senilai total RM 63.500. Sebagian uang itu kemudian digunakan Dwi untuk kepentingan pribadinya RM 9.750, RM 14.250 untuk kepentingan Satya Rajasa dan untuk Tunjangan Hari Raya 82 orang pegawai KBRI Kuala Lumpur sebanyak 39.500 ringgit, termasuk di dalamnya untuk Dwi sebesar 2.000 ringgit.

Atas perbuatannya, Dwi didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Source : Detikcom

(JWD/RED, 05/10)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki