Berita > Opini
Revisi UU TKI, Kata Perlindungan Diganti Pelindungan
26 Sep 2017 20:22:21 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 1282
Ket: draft RUU PPMI
Foto: SBMI
Kuala Lumpur, LiputanBMI - Salah satu catatan penting dalam draft RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sebagai RUU pengganti atas UU No 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN, yang disepakati Tim Perumus (Timus) pada 25 Juli 2017 lalu adalah adanya perubahan kata perlindungan dengan dibuangnya huruf r, sehingga menjadi pelindungan.

Dalam draft RUU tersebut disebutkan, catatan perubahan kata perlindungan menjadi pelindungan itu berdasarkan masukan dari ahli bahasa.

Mengutip laman badanbahasa.kemdikbud.go.id, menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata perlindungan dan pelindungan sebenarnya berasal dari kata dasar yang sama, yaitu lindung
.
Namun, imbuhan dan proses penurunannya berbeda. Kata perlindungan diturunkan dari kata lindung-berlindung- perlindungan. Sementara kata pelindungan diturunkan dari kata lindung-melindungi -pelindungan.

Maka, berdasarkan proses pengimbuhannya, dapat diketahui bahwa makna kata perlindungan berhubungan dengan kata kerja berlindung, sedangkan kata pelindungan berhubungan dengan kata melindungi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V juga menyebutkan, kata perlindungan adalah sebuah nomina (kata benda) yang bermakna tempat berlindung, sedangkan kata pelindungan bermakna proses, cara, perbuatan melindungi.

Jadi, bisa ditarik kesimpulkan bahwa kata perlindungan berarti tempat berlindung, sedangkan pelindungan berarti perihal melindungi.

Dengan demikian, Timus RUU tampaknya ingin menjadikan RUU PPMI ini sebagai Undang-Undang yang betul-betul mampu melindungi TKI (dalam RUU PPMI, TKI diganti dengan istilah baru, Pekerja Migran Indonesia/PMI).

Pertanyaannya, apakah RUU PPMI yang (konon katanya) akan segera disahkan menjadi UU untuk menggantikan UU No 39 Tahun 2004 Tentang PPTKILN akan mampu melindungi TKI/PMI sebagai salah satu penyumbang devisa negara?

Harus diingat, masalah TKI adalah persoalan rumit dengan kompleksitas permasalahan yang berbeda di masing-masing negara tujuan. Persoalan TKI di Malaysia tentu berbeda dengan di Arab Saudi. Begitu juga persoalan TKI di Hong Kong, Taiwan, Singapore dll.

Membuat Undang-Undang, apalagi dengan maksud melindungi, tentu tidak cukup hanya dengan memilih kata yang tepat sebagai judul. Isi dan substansi yang tertuang dalam pasal-pasal dan ayat-ayat, tentu jauh lebih penting agar sebuah UU bisa dirasakan manfaatnya.

Lebih dari itu, implementasi Undang-Undang yang disertai dengan pengawasan menjadi hal yang jauh lebih penting agar maksud dan tujuan melindungi dapat terealisasi.

Sebaik dan sebagus apa pun isi sebuah Undang-Undang jika tidak bisa diimplementasikan secara maksimal, sederet pasal dan ayat-ayat yang tertuang di dalamnya hanya akan jadi omong kosong belaka!



(FK, 26/09)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki