Berita > Seputar TKI
Pemkab dan DPRD Banjarnegara Diminta Segera Terbitkan Perda Perlindungan TKI
17 Sep 2017 11:33:32 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 794
Ket: public hearing PJ-JMD Kab. Banjarnegara
Foto: dok.TARGET/Martini
Nasional, LiputanBMI - Persoalan TKI di negara tujuan dengan segala kompleksitasnya seringkali justru bersumber dari dalam negeri. Untuk itu, adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan TKI baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dianggap penting dalam rangka melindungi TKI/CTKI sejak dini.

Begitu juga di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebagai salah satu daerah kantong TKI, pemerintah kabupaten dan DPRD Banjarnegara diminta segera menyusun Perda Perlindungan TKI seperti diusulkan oleh LSM Taruna Anti Rasuah Gerakan Ekstra Parlementer (TARGET) dalam public hearing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP-JMD) Kabupaten Banjarnegara, Jumat (15/9/2017).

“Dengan adanya Perda Perlindungan TKI, tentu segala hal yang menyangkut TKI akan lebih diperhatikan pemerintah, mulai dari perekrutan hingga kepulangan TKI. Perda itu penting karena kebanyakan masalah TKI justru berawal dari daerah. Contoh, kurangnya pengawasan pemerintah terhadap PJTKI nakal,” kata Martini, juru bicara TARGET dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi LiputanBMI, Sabtu (16/9).

Dalam forum yang diadakan di Gedung DPRD Banjarnegara itu, TARGET mengusulkan beberapa poin tentang Perda Perlindungan TKI. Selain pendataan TKI purna dan TKI asal Banjarnegara yang saat ini masih berada di luar negeri, Martini yang merupakan mantan TKI di Malaysia itu juga mengungkapkan pentingnya pendampingan TKI purna dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM).

“Dengan adanya pelatihan keterampilan dan pengembangan UKM bagi TKI purna, harapannya mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan, minimal untuk dirinya sendiri, sehingga tidak akan terpikir untuk kembali menjadi TKI di luar negeri,” kata Martini.

Hal lain yang tak kalah penting menurut Martini adalah perlunya pengawasan terhadap PJTKI nakal yang ada di Banjarnegara. Manipulasi data calon TKI yang sering dilakukan oleh PJTKI, menurutnya, akan menyulitkan pemerintah dalam menangani TKI yang tertimpa masalah.

“Pemerintah perlu melakukan pengawasan secara ketat terhadap PJTKI, terutama yang sering memanipulasi data CTKI karena ini salah satu sumber masalah dan akhirnya akan mempersulit penanganan ketika ada masalah,” ujarnya.

Menanggapi usulan TARGET tersebut, kata Martini, pihak DPRD Banjarnegara mengatakan akan segera membahas Perda Perlindungan TKI dalam rapat komisi.

“Mengenai Perda yang kita usulkan, Wakil Ketua DPRD mengatakan akan segera membahasnya dalam rapat komisi, mengingat Kabupaten Banjarnegara adalah salah satu kabupaten pengirim TKI ke berbagai negara tujuan,” pungkasnya.

(FK, 17/09)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki