Berita > Seputar TKI
Migrant Care: Sebelum Usulkan Moratorium PRT, Perlu Kaji dan Evaluasi MoU Indonesia - Malaysia
10 Sep 2017 13:07:52 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 688
Ket: Nur harsono bersama aktivis Migrant Care Malaysia Alex Ong ketika di KBRI Kuala Lumpur beberapa waktu yang lalu
Foto: Nur Harsono
Jakarta, LiputanBMI - Migrant Care menilai, sebelum mengusulkan moratorium atau penghentian sementara pengiriman PRT dari Indonesia ke Malaysia, perwakilan pemerintah Indonesia di Kuala Lumpur seharusnya mengkaji dulu berbagai persoalan, termasuk upaya penguatan kerjasama bilateral kedua negara dengan mengevaluasi Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Malaysia.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua Bidang Bantuan Hukum Migrant Care, Nur Harsono menanggapi rencana Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Rusdi Kirana yang akan mengusulkan moratorium TKI PRT ke Malaysia.

[Baca;Dubes Rusdi Usulkan Moratorium PRT, Ini Tanggapan TKI di Malaysia]

Nur Harsono mengatakan, moratorium PRT ke Malaysia yang pernah diberlakukan pada 2009 dan dicabut pada akhir 2011 lalu dinilai tidak efektif. Oleh karena itu, menurutnya, jika sekarang ada usulan moratorium, harus ada kajian secara mendalam terlebih dulu. Ia berharap, jangan sampai moratorium justru menghambat atau merampas hak seorang warga negara untuk mendapatkan pekerjaan.

“Sebelum mengusulkan moratorium, mestinya ada evaluasi MoU dulu dan ada rekomendasi perbaikan MoU yang diharmonisasi dengan Konvensi PBB 1990. Pemerintah Indonesia kan sudah meratifikasi melalui UU No 6 Tahun 2012, yang kemarin pemerintah melaporkan ke Komite Perlindungan Pekerja Migran PBB di Jenewa atas upaya-upaya kebijakan perlindungan pekerja migran,” kata Nur Harsono yang biasa dipanggil Cak Nur dalam keterangan tertulis kepada LiputanBMI, Minggu (10/9).

“Masak usulan moratorium tanpa ada dasar evaluasi,” imbuhnya.

Saat ini, lanjut Cak Nur, sebenarnya yang diperlukan adalah penguatan kerjasama bilateral kedua negara dalam melindungi pekerja migran, baik sektor formal maupun informal yang subtansinya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.

Majikan yang tidak menggaji pekerjanya, kata Cak Nur, harus dihukum. Begitu juga dengan majikan yang mempekerjakan TKI undocument. Selama ini, katanya, TKI undocument selalu dikriminalkan dan dirazia, tetapi para majikan yang mempekerjakan banyak yang lolos.

Sebelumnya, Antaranews.com melansir, dalam kunjungan pertamanya ke Negara Bagian Sabah, Malaysia, Kamis (7/9), Dubes Rusdi mengemukakan akan mengirimkan surat kepada Menteri Tenaga Kerja RI Hanif Dhakiri sesuai prosedur resmi untuk melakukan moratorium PRT ke Malaysia.

Alasan utama dilakukan moratorium PRT, kata Dubes, karena ada pemotongan gaji yang dilakukan oleh agen sebesar RM 300 hingga RM 400 selama enam bulan terhadap PRT.



(FK, 10/09)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki