Berita > Ekosospol
Dubes Rusdi Usulkan Moratorium PRT, Ini Tanggapan TKI di Malaysia
09 Sep 2017 16:02:03 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 2563
Ket: Dubes Rusdi Kirana
Foto: antaranews.com
Kuala Lumpur, LiputanBMI - Permasalahan TKI sektor informal (PRT), seringkali menjadi persoalan bagi hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia dibandingkan dengan tenaga kerja formal. Untuk itu, Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur Rusdi Kirana mengusulkan moratorium atau penghentian sementara pengiriman PRT dari Indonesia ke Malaysia.

Dilansir Antaranews.com, Kamis (7/9), Dubes Rusdi menyebutkan, alasan utama dilakukan moratorium PRT karena adanya pemotongan gaji yang dilakukan oleh agen sebesar RM 300 hingga RM 400 selama enam bulan terhadap PRT.

Dubes Rusdi akan mengirimkan surat kepada Menteri Tenaga Kerja RI Hanif Dhakiri sesuai prosedur resmi untuk melakukan moratorium PRT ke Malaysia. Rusdi menegaskan sebaiknya Indonesia mengirimkan tenaga kerja formal saja. Kalau tenaga kerja informal sudah tidak perlu lagi.

Dubes menegaskan untuk pembantu rumah tangga yang sudah bekerja di Malaysia nantinya tidak akan diperpanjang lagi paspornya, tetapi akan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk kembali ke tanah air.

"Tidak boleh ada diskriminasi, kalau PRT yang baru tidak boleh bekerja sedangkan yang belasan tahun diperbolehkan," kata Dubes.

Menanggapi hal tersebut, Wijaya (46), TKI PRT asal Jawa Tengah yang sudah lebih dari 10 tahun bekerja di Malaysia mengatakan tidak setuju jika moratorium juga diberlakukan untuk TKI yang sudah bekerja selama bertahun-tahun dan memiliki dokumen yang sah.

“Kalau mereka bisa bertahan hingga bertahun-tahun, itu maknanya sudah ada kecocokan di antara dua belah pihak, yaitu antara pekerja dan majikan. Selagi tidak menimbulkan masalah atau membebani pemerintah, kenapa harus dipulangkan?” kata Wijaya kepada LiputanBMI, Sabtu (9/9).

Lebih lanjut, Wijaya yang biasa dipanggil Aya itu mengatakan, masalah PRT merupakan persoalan yang sukar untuk diatasi. Menurutnya, meskipun pemerintah menghentikan pengiriman PRT, tidak mustahil para pekerja sendiri yang datang dengan segala cara untuk datang ke Malaysia walau secara ilegal sekalipun, selama belum tersedianya lapangan kerja dengan gaji yang layak di tanah air.

Sementara Desi Lastanti, TKI asal Temanggung, Jawa Tengah yang bekerja di Malaysia sejak 2010 mengatakan, diberlakukan moratorium atau tidak sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dan tidak akan membawa dampak yang signifikan terhadap tata kelola penempatan dan perlindungan TKI.

Ia justru khawatir, dengan adanya moratorium, keberadaan TKI ilegal malah akan bertambah banyak.

“Kalau menurut saya, adanya moratorium ataupun tidak nggak berpengaruh. Yang ada malah TKI ilegal banyak. Apalagi tanpa adanya pengawasan yang ketat di pintu-pintu masuk yang selama ini ditengarai begitu licin jika sudah berhubungan dengan uang. Meski Indonesia menghentikan pengiriman TKI sektor PRT, tetap ada kemungkinan penyelundup-penyelundup TKI ilegal,” katanya.

Meski demikian, Desi setuju dan mendukung usulan Dubes Rusdi Kirana untuk memberlakukan moratorium TKI PRT ke Malaysia. Setidaknya, kata Desi, dengan moratorium diharapkan bisa memperbaiki peraturan ketenagakerjaan di sektor PRT yang selama ini masih abu-abu dalam penerapannya.

“Bagaimanapun, ide Dubes Rusdi selaku wakil pemerintah tetap kita hargai dan perlu kita dukung. Dengan adanya moratorium, mungkin bisa memberikan peringatan keras bagi agen untuk tidak lagi melakukan pemotongan gaji sebesar 300-400 ringgit selama enam bulan,” katanya.

(FK, 09/09)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki