Berita > Seputar TKI
Keluarga TKI Indramayu Korban Trafficking Anggap KBRI Suriah Tak Tanggap
15 Aug 2017 08:01:03 WIB | Redaksi | dibaca 2016
Ket: Waryono, bersama kedua anaknya, Aris Subagja dan Siti Amaliah
Foto: SBMI IDR/Juwarih/LBMI
Indramayu, LiputanBMI - Keluarga Ruminah (43), TKI asal Desa Jengkok Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu, menyesalkan pihak KBRI Suriah di Damaskus yang dinilai kurang tanggap dalam menangani permasalahan TKI Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (human trafficking).

Sampai saat ini keluarga masih belum mendapatkan perkembangan kabar kapan Ruminah akan dipulangkan baik dari pihak KBRI Suriah maupun dari pihak Kemlu.

Ruminah, yang beberapa bulan lalu sempat ramai diberitakan oleh sejumlah media cetak maupun online, hingga saat ini nasibnya masih dalam tekanan dan mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari majikan dan pihak agency di Suriah.

Waryono (45), suami Ruminah dan kedua anaknya yang bernama Aris Subagja (17) dan Siti Amaliah (9), meminta pemerintah dalam hal ini KBRI Suriah dan Kementerian Luar Negeri untuk segera menyelamatkan dan memualangkan Ruminah.

"Istri saya setiap kali SMS selalu mengeluh dan sudah tidak tahan lagi untuk bekerja, setiap kali meminta gaji, majikan perempuan selalu mencaci maki, kerja selalu diforsir, diberi makan cuma 1 kali itu pun makanan sisa dari majikan, dan Ruminah sering mengeluh sakit perut," keluh Waryono.

Sementara itu Ketua SBMI Indramayu, Juwarih, selaku penerima kuasa keluarga Ruminah, menyebutkan SBMI sudah melayangkan surat pengaduan ke KBRI Suriah dan Direktorat Perlindungan WNI&BHI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Jawaban yang diterima, KBRI Suriah tidak bisa memulangkan TKI yang belum menyelesaikan masa kontraknya minimal 2 tahun dikarenakan pihak Imigrasi Suriah tidak memberi exit permit kecuali atas izin majikan atau majikan mendapatkan ganti rugi sekitar $ 9000.

Lebih lanjut, KBRI Damaskus juga menyebutkan, jika ingin memulangkan sebelum kontrak habis, harus ada yang membayar ganti rugi ke majikan, kalau pemerintah tidak mungkin.

“Terus dari mana uang sejumlah itu? Apa mau pemerintah Indonesia membayar ganti rugi majikan?” kata Juwarih menirukan bunyi pesan pendek ia terima dari WhatsApp Call Center KBRI Damaskus.

"Dari pernyataan itu, pihak KBRI Damaskus mengabaikan kewajibannya untuk memberikan perlindungan terhadap WNI serta membiarkan keselamatan korban, padahal di dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang TPPO sudah diatur prosedurnya secara lengkap, termasuk biaya kepulangan!" papar Juwarih.

Juwarih kemudian menyitir bunyi pasal 54 ayat 1 UU nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, "Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara," jelas Juwarih.
(RED, 15/08)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki