Berita > Opini
BPJS TKI Hadir di Saat Revisi Undang-undang PPTKILN Mandek, Pemerintah dan DPR Salah Kaprah
07 Aug 2017 22:46:43 WIB | Tatang Muhtar | dibaca 4359
Ket: Perbandingan cakupan risiko, Konsorsium vs BPJS TKI
Foto: Portal Kita
Riyadh, LiputanBMI - Salah kaprah, kalimat yang paling halus untuk menggambarkan kebijakan pemerintah terhadap jutaan TKI, calon TKI dan keluarga TKI.

Ibarat mendirikan bangunan di atas pondasi yang sudah udzur. Katanya sedang direnovasi, diperbaiki bertahun-tahun namun hingga kini tak kunjung usai. Entah terbengkalai ataukah sengaja dibengkalai.

Dalam waktu yang singkat, dan entah kegentingan apa yang terjadi, mirip perempuan yang uring-uringan saat datang bulan, pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas, dan segera disahkan oleh DPR!

Hal ini bertolak belakang dengan proses revisi Undang-undang nomor 39 Tahun 2004 di DPR, yang hingga hari ini masih belum terlihat akan segera dituntaskan, apalagi disahkan.

BPJS Ketenagakerjaan bagi TKI (sebut saja BPJS TKI) memang penting, namun yang lebih penting dari itu adalah perbaikan pada pondasi, perbaikan dari hulu, perbaikan payung hukum perlindungan TKI di luar negeri.

Hadirnya BPJS TKI di saat mandeknya proses revisi terhadap undang-undang PPTKILN yang sudah bertahun-tahun, menandakan pemerintah tidak memiliki kerangka atau susunan prioritas kebijakan yang baik.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, tidak memiliki grand design atau tata kelola penempatan dan perlindungan TKI yang komprehensif.

Transformasi pengelolaan asuransi TKI dari swasta ke pemerintah (BPJS Ketenagakerjaan) yang dilandasi Permenaker nomor 7 tahun 2017, dari sisi program dan cakupan risiko tidak lebih baik, yang ada malah berkurang. Lihat tabel di atas.

DPR dan KPK memandang, jika dikelola oleh pemerintah, mereka yakin jaminan perlindungan dari sisi asuransi bagi TKI akan lebih terjamin. Betulkah?

Jika pengelolaan dana asuransi TKI oleh swasta selama ini dipandang memiliki banyak kekurangan dan pelanggaran, lalu fungsi pengawasan pemerintah dan DPR selama ini seperti apa?

Lalu sekarang dikelola oleh badan publik milik negara (BPJS), nantinya pemerintah seakan-akan mensupervisi dirinya sendiri. Melakukan kontrol terhadap swasta saja tidak mampu, apalagi mengawasi rekan sendiri!

Lain halnya jika transformasi ini asasnya profit oriented, maka sah-sah saja! Siapa yang tidak tergiur mengelola uang triliyunan?

Jika dana haji saja diminati, apalagi dana iuran TKI, tak perlu fatwa atau pun berpolemik ria di media. Urusan uang memang menggiurkan, urusan kemanusiaan, urusan perlindungan TKI ditunda-tunda!

BPJS TKI secara khusus, bukan kebutuhan yang mendesak bagi TKI saat ini. Para TKI lebih membutuhkan kepastian jaminan perlindungan yang lebih dari sekadar JKK, JKm pun JHT.

TKI butuh jaminan dari negara agar setiap TKI mampu membawa pulang uang hasil bekerja di luar negeri. Sekali lagi uang hasil bekerja! Bukan uang pertanggungan 80 juta atas hilangnya nyawa.

Uang pertanggungan kematian, cacat, perkosaan, hilang akal semua bisa didapatkan para TKI atau keluarga TKI saat musibah itu benar-benar tidak terelakan.

Uang pertanggungan yang tidak seberapa itu tidak akan pernah membuat TKI dan keluarganya bersuka hati, karena uang tersebut diperoleh saat kehilangan sesuatu yang sangat berharga.

Lagian uang pertanggungan itu bukan dari pemerintah! Tapi uang dari TKI sendiri, TKI yang iuran, TKI yang dapat musibah, TKI pula yang saling membantu rekannya!

Saat peluncuran BPJS TKI dengan bangga kalian wahai para penguasa mengatakan, “negara hadir melindungi TKI”. Hadir di mana? Hadir untuk sekadar mengatur uang TKI kah?

Sungguh, sebuah retorika layaknya lelucon yang tak lucu. Salah kaprah yang benar-benar "salah" karena jika melihat skema BPJS, sesungguhnya yang benar adalah “TKI MELINDUNGI SESAMA TKI”.

Kecuali, jika pemerintah melalui APBN menanggung biaya iuran BPJS TKI dan menerbitkan KTS (Kartu TKI Sejahtera) atau KTKI-P (Kartu TKI Perjuangan), eh!

(TTG, 07/08)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki