Berita > Ekosospol
Kemenaker Saudi Bantah Rumor Kenaikan Biaya Izin Kerja
07 Aug 2017 08:01:59 WIB | Iyad Wirayuda | dibaca 666
Ket: Logo Kemenkaer Saudi
Foto: google
Jeddah, LiputanBMI - Kemenaker Saudi Bantah Rumor Kenaikan Biaya Izin Kerja

Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Arab Saudi telah membantah rumor adanya kenaikan biaya izin kerja bagi ekspatriat. Kementerian tersebut menekankan bahwa setiap keputusan oleh kementerian dalam hal ini akan diumumkan secara resmi.

Dalam rumor yang beredar pemerintah Saudi akan mengimplementasikan persentase Saudisasi baru dalam program Nitaqat pada tanggal 3 September 2017.

Padahal Kementerian Tenaga Kerja telah memulai program tersebut pada 15 November 2012 lalu, yang menerapkan keputusan untuk meningkatkan biaya ekspatriat dan mulai mengumpulkan SR200 per bulan, mencapai SR2.400 per tahun untuk semua perusahaan sektor swasta dimana jumlah pekerja ekspatriat lebih dari pada orang Saudi.

Juru bicara Kementerian Tenaga Kerja, Khaled Abalkhail, sebagaimana dilansir Saudi Gazette, Senin (7/8), juga membantah kenaikan biaya untuk penerbitan visa bagi pekerja rumah tangga. Dikatakannya bahwa layanan untuk penerbitan visa pekerja rumah tangga dapat diperoleh dari administrasi Perorangan Perekrutan (Istiqdam) di kerajaan.

Ditemukan sekitar 53.000 pelanggaran

Kementerian tersebut juga mengumumkan bahwa kampanye inspeksi menemukan 52.898 pelanggaran buruh di berbagai wilayah Kerajaan.

Pelanggaran ini terdeteksi setelah pengawas ketenagakerjaan melakukan total 141.827 kunjungan ke perusahaan sektor swasta selama periode sejak 2 Oktober 2016) sampai 23 Juli 2017.

Khaled Abalkhail menjelaskan kampanye inspeksi akan berlanjut di semua wilayah Saudi dengan bantuan dari badan pemerintah terkait. Dia mengatakan bahwa kampanye ini dimaksudkan untuk memastikan penerapan undang-undang ketenagakerjaan, mendeteksi pelanggaran dan menjatuhkan hukuman atas pekerja dan pengusaha yang menyalahi aturan.

Inspeksi tersebut, katanya, menunjukkan kecermatan kementerian untuk memastikan semua pihak mematuhi keputusan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mengatur pasar kerja, serta melindungi majikan dan pemangku kepentingan yang taat hukum.

Untuk melaporkan tentang pelanggaran atau pertanyaan mengenai keputusan ketenagakerjaan, Khaled meminta publik untuk menghubungi kementerian melalui telepon No. 19911 atau dengan bantuan aplikasi 'Ma3an lil Rasd' yang dapat didownload di HP.
(IYD, 07/08)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki