Berita > Ekosospol
KPK Ingatkan Potensi Korupsi pada Perlindungan TKI
03 Aug 2017 17:24:50 WIB | Tatang Muhtar | dibaca 476
Ket: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Foto: Okezone
Jakarta, LiputanBMI - KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengingatkan bahwa negara harus hadir dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Oleh karena itu, TKI sebagai pahlawan devisa harus mendapatkan pelayanan yang lebih optimal. Perlindungan kepada TKI jangan lagi hanya omongan tapi benar-benar ada.

"Pelayanan terhadap TKI adalah terkait hal besar karena terkait kepentingan orang banyak. Namun, di balik itu ada risiko yang besar yakni potensi tindak pidana korupsi baik berupa suap, pemerasan, maupun gratifikasi," kata Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK, Asep Rahmat Suwandha dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa 1 Agustus 2017.

Ia menyampaikan hal itu saat sosialisasi Transformasi Perlindungan Jaminan Sosial TKI, dari Konsorsium Asuransi kepada BPJS Ketenagakerjaan. Sosialisasi dilakukan kepada para perwakilan perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Ia berharap, para PPTKIS lebih berhati-hati. "Negara harus hadir dalam perlindungan TKI dengan memberi pelayanan yang maksimal, pelayanan lebih dekat, jangkauan lebih luas," kata Asep. Ia mengatakan, sebagai sistem baru, transformasi ini akan terus dikaji pelaksanaanya.

Perlindungan TKI
Disebutkan, setelah melakukan penelaahan panjang, transformasi perlindungan TKI ke sistem jaminan sosial merupakan implementasi dari empat rekomendasi yang diberikan KPK kepada Kemenaker. Hal itu dilakukan dalam upaya perlindungan TKI di luar negeri.

Empat rekomendasi tersebut adalah perbaikan tata kelola penempatan TKI dari daerah asal melalui layanan terpadu satu atap, perbaikan pengawasan di daerah perbatasan, penyusunan standar biaya, serta perlindungan TKI yang terintegrasi.

KPK kepada BPJS Ketenagakerjaan juga meminta untuk tidak melakukan kesalahan yang dilakukan oleh operator dalam sistem jaminan sebelumnya.

Manfaat untuk TKI
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kemnaker, Maruli A. Hasoloan mengatakan, transformasi perlindungan TKI dari sistem asuransi ke BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan kepada TKI lebih baik.

"Karena BPJS adalah badan publik nirlaba, bertanggungjawab langsung kepada presiden, serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta akuntan publik," ujarya. Dia juga memberikan apresiasi kepada Konsorsium Asuransi TKI yang selama ini telah memberikan layanan asuransi untuk TKI.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan, jaminan sosial untuk TKI merupakan bentuk kehadiran negara dalam perlindungan TKI sebagaimana instruksi presiden. Perlindungan yang diberikan adalah jaminan kecelakaan kerja dan jamian kematian sejak sebelum keberangkatan, masa penempatan, hingga purna menjadi TKI.

"Manfaat yang diberikan sama dengan manfaat pada BPJS Ketenagakerjaan non-TKI," ujarnya. Selain itu, ada juga program pilihan berupa jaminan hari tua.

Agus memastikan, selain mudah, murah serta jangkauan layanan yang luas, BPJS Ketenagakerjaan memastikan memberikan manfaat lebih baik. Misalnya, klaim pengobatan yang tidak terbatas serta jika TKI meninggal dunia, maka anaknya akan disekolahkan hingga sarjana.

Sekretaris Utama Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI (BNP2TKI), Hermono menanggapinya dengan positif. Ia mendukung transformasi perlindungan TKI ke BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia yang akan berlaku sejak 1 Agustus 2017.

Terkait dengan hal itu, BNP2TKI memberikan akan fasilitasi pendaftaran, penyediaan data TKI, mengintegrasikan sistem, membantu penyelesaian klaim, menyosialisasikan, serta melakukan evaluasi.

"Kami juga mengusulkan dibentuk tim kecil yang mengidentifikasi kondisi yang terjadi di lapangan serta membentuk call center. Sehingga jika ada hal-hal baru di lapangan bisa segera diselesaikan," ujarnya.

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan
(TTG, 03/08)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki