Berita > Opini
Minta Perpanjang Program E-Kad, Bukti Pemerintah Indonesia Tak Paham Persoalan TKI di Malaysia
24 Jul 2017 20:55:45 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 6241
Ket: contoh E-Kad yang dikeluarkan oleh JIM
Foto: FP JIM
Kuala Lumpur, LiputanBMI - Permintaan agar Malaysia memperpanjang program E-Kad yang disampaikan tim utusan Menteri Ketenagakerjaan RI saat menemui Kepala Imigrasi Malaysia di Kuala Lumpur, Rabu (19/7) lalu, adalah bukti bahwa pemerintah Indonesia tidak paham persoalan TKI di Malaysia.

Apalagi, alasan yang disampaikan oleh tim yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Sunarno itu karena program tersebut tidak tersosialisasi dengan baik serta waktunya yang hanya 4,5 bulan.

Sungguh, sebuah hasil pengamatan yang ‘dangkal’ dari pemerintah RI c/q Kemnaker terhadap persoalan yang sebenarnya bisa ditelusuri secara serius untuk mengetahui akar pemasalahannya dengan bertanya serta mau mendengar keluh kesah dari para TKI ilegal itu sendiri.

Sebagai WNI yang sudah 10 tahun menjadi TKI di Malaysia, penulis banyak bergaul dengan para TKI ilegal yang mengeluhkan program ini. Persoalan utama yang dihadapi adalah adanya syarat-syarat yang tidak bisa mereka penuhi.

Adanya ketentuan bahwa harus ada majikan yang mendaftarkan program ini menjadikan mereka enggan atau tidak bisa mendaftar karena secara prosedur banyak yang tidak mempunyai majikan sah. Terlebih lagi, program ini menggunakan sistem gugur. Artinya, bagi pendaftar yang tidak memenuhi syarat, harus pulang/dipulangkan ke negara asal.

Meski demikian, di antara mereka ada yang menggunakan jasa agen untuk tampil menjadi majikan agar bisa mendaftar program ini. Akibatnya, meski prosedurnya sudah jelas, dalam praktiknya menjadi rumit dan mahal karena mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk fee agen yang membantu menguruskan pendaftaran.

Proses pendaftaran program E-Kad dengan menggunakan jasa agen adalah bukti betapa para pekerja tak berdokumen sangat berkeinginan untuk me-legal-kan dirinya, meskipun cara yang ditempuh adalah cara yang tidak tepat.

Bagaimanapun, cara ini tidak dibenarkan oleh pemerintah Malaysia. Departemen Imigrasi Malaysia berkali-kali menegaskan bahwa yang harus mendaftarkan PATI dalam program ini adalah majikan yang sah dan sama sekali tidak dibenarkan adanya orang tengah (agen) yang menguruskannya.

Direktur Perlindungan WNI/BHI Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhamad Iqbal dalam wawancara eksklusif dengan Metrotvnews.com, di Jakarta, Jumat 7 Juli 2017 lalu menyebutkan, penyebab TKI ilegal tidak bisa mengikuti program E-Kad karena tidak ada majikan yang mendaftarkan.

Selain itu, Iqbal juga menyebutkan bahwa WNI kita banyak yang masuk ke Malaysia lewat jalur tikus dan karena mereka ilegal, datanya tidak ada di Imigrasi Malaysia, sehingga tidak bisa ikut program ini. Iqbal juga mengatakan, banyak WNI kita yang tidak memiliki majikan tetap. Ganti-ganti tidak jelas jadi tidak tahu majikan mana yang harus mendaftarkan mereka.

Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa Kementerian Luar Negeri lebih paham persoalan TKI di Malaysia terkait program E-Kad ini dibanding Kementerian Tenaga Kerja.

Dapat disimpulkan pula bahwa kurangnya respon terhadap program E-Kad, khususnya dari pekerja tak berdokumen asal Indonesia, bukan soal karena program tersebut tidak tersosialisasi dengan baik serta singkatnya waktu pendaftaran yang hanya 4,5 bulan.

Lalu, selain meminta tidak ada blacklist, kenapa tim utusan Menaker meminta agar Malaysia memperpanjang program E-Kad? Padahal, program E-Kad tidak bisa diikuti oleh semua TKI ilegal di Malaysia karena adanya syarat-syarat yang tidak bisa mereka penuhi, meskipun mereka sebenarnya sangat ingin me-legal-kan dirinya.

Tampaknya, koordinasi antar lembaga/kementerian dalam pemerintahan kita masih menjadi ‘barang mahal’ ketika menyikapi sebuah persoalan, apalagi terkait persoalan TKI di Malaysia yang sedemikian kompleks.

Menurut hemat penulis, persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan perbincangan setingkat menteri, apalagi ‘hanya’ utusan menteri yang tidak begitu paham akar permasalahan. Perlu ada upaya diplomatik government to government (g to g) untuk merumuskan sebuah kebijakan yang sama-sama menguntungkan, baik Malaysia sebagai negara tujuan maupun Indonesia (dan beberapa negara lainnya) sebagai negara asal pekerja migran.

Tak bisa dipungkiri, sampai hari ini, Malaysia masih butuh pekerja asing, termasuk pekerja yang tidak berdokumen. Buktinya, meskipun upaya pengusiran sudah dilakukan selama puluhan tahun, pekerja migran tak berdokumen (TKI ilegal) masih saja ada dan mereka terus bisa bertahan karena nyatanya, mereka dapat memperoleh pekerjaan.

Jika Malaysia sudah tidak butuh pekerja asing, atau hanya butuh pekerja asing yang berdokumen sah saja, sudah tentu para pekerja yang tak berdokumen akan jadi pengangguran di negeri jiran. Jika para pekerja ilegal tidak bisa mendapatkan pekerjaan, tanpa ada pengusiran atau imbauan untuk mendaftar pulang sukarela, mereka pasti akan pulang dengan sendirinya ke negara asal karena tidak mungkin mereka mau kelaparan di negeri orang.

***

NB:
Permintaan Indonesia agar Malaysia memperpanjang program Re-Hiring (E-Kad) sudah ditolak. Mengutip portal Malaysiakini.com, Jumat (21/7), Kepala Imigrasi Malaysia Datuk Seri Mustafar Ali mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memenuhi permintaan Indonesia.

---




(FK, 24/07)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki