Berita > Ekosospol
SBMI: Kepemimpinan BNP2TKI Seharusnya dari Unsur Tripartit
27 May 2017 20:33:38 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 1613
Ket: Hariyanto (kiri) saat bersama Menaker
Foto: dok.SBMI
Kuala Lumpur, LiputanBMI - Ketua umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Hariyanto menilai keberadaan BNP2TKI sebagai administrator dalam tata kelola penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri masih diperlukan dan secara kelembagaan perlu diperkuat.

Untuk itu, dalam pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang saat ini masih terjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR soal kelembagaan, SBMI mengusulkan agar kepemimpinan BNP2TKI tidak dijabat oleh satu orang, tetapi terdiri dari unsur tripartit, yaitu serikat buruh, pengusaha dan pemerintah.

Dengan pimpinan dari unsur tripartit, menurut SBMI, segala keputusan harus bersifat koletif kolegial di bawah koordinasi Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker). Meskipun pimpinan tersebut diangkat melalui keputusan presiden.

“Tata kelola dengan kepemimpinan seperti ini akan lebih transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip good governance karena mewakili pelbagai pihak yang berkepentingan, sehingga mereka tidak hanya mengawasi, tetapi juga berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan,” kata Hari kepada LiputanBMI melalui pesan tertulis, Jumat (26/5).

Selain itu, lanjut Hari, dalam kebiasaan internasional, setiap penyelesaian sengketa hubungan industrial ketenagakerjaan selalu merujuk melalui mekanisme tripartit.

Terkait usulan agar BNP2TKI membentuk kantor perwakilan di luar negeri, kata Hari, SBMI tidak sepakat dengan wacana tersebut karena bertentangan dengan kebiasaan internasional yang merujuk pada Konvensi Wina 1961 (Viena Convention on Diplomatic Relation 1961).

“Itu usulan ngawur dan SBMI tidak sependapat. Dalam Konvensi Wina 1961 disebutkan bahwa perwakilan pemerintah di luar negeri dalam menjalankan misi tertentu (umumnya adalah pelayanan warganya) akan berada di bawah fungsi kekonsuleran (diplomat) dan mandatnya berada di bawah kementerian luar negeri,” jelas Hari.

Sementara mengenai pelayanan di tingkat daerah, menurut Hari, sebenarnya BNP2TKI tidak perlu mendirikan cabang-cabang di bawah subordinasi BNP2TKI, seperti BP3TKI, P4TKI, LP3TKI atau kelembagaan lain di bawah struktural BNP2TKI. SBMI menilai hal tersebut justru akan membingungkan TKI/CTKI di daerah.

“Pertanyaannya adalah ke mana TKI/CTKI akan meminta pelayanan dan/atau perlindungan? Apakah ke Disnaker atau ke lembaga tersebut? Selama ini, lemabaga-lembaga di bawah BNP2TKI sebenarnya tidak memiliki kewenangan lebih dalam memberikan perlindungan terhadap TKI, sehingga polanya masih sentralistik. Artinya, hampir semua kasus dirujuk ke BNP2TKI. Hal ini justru membebani TKI/CTKI dalam mengakses keadilan,” ungkap Hari.

Oleh karena itu, untuk pelayanan perlindungan di daerah SBMI mengusulkan cukup didirikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), tidak perlu ada lembaga-lembaga lain di bawah BNP2TKI.

“LTSA ini diisi petugas yang berasal dari lintas instansi dengan cara kerja sesuai dengan tupoksinya dalam konsep ‘satu layanan terpadu’. Sementara bentuk pertanggungjawabannya adalah kepada instansi masing-masing,” pungkasnya.


(FK, 27/05)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki