Berita > Ekosospol
Banyak Buruh Migran Perempuan Jadi Korban, SBMI Datangi Dinas PPPA Indramayu
24 May 2017 18:57:33 WIB | Yully Agyl | dibaca 1014
Ket: Perwakilan SBMI Indramayu di kantor PPPA
Foto: Juwarih/SBMI
Indramayu, LiputanBMI - Sejumlah mantan buruh migran perempuan asal Indramayu yang tergabung dalam Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) cabang Indramayu, pada Selasa (23/5/2017), mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA), Kabupaten Indramayu guna mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam hal memberikan perlindungan perempuan dan anak di wilayah setempat.

Dalam pertemuan tersebut, anggota SBMI ditemui langsung oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Drs. H. Wahidin, MM, dengan didampingi Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, juga Kabid Pemberdayaan Perempuan.

Pada kesempatan itu, Plt. Kadis Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, hanya sedikit memberikan pemaparan tentang program-program yang sudah dikerjakan oleh lembaganya. Akan tetapi Kadis lebih memberi waktu kepada para mantan buruh migran untuk menyampaikan saran dan masukan kepada Dinas P3A.

Koordinator Tim Audensi SBMI Indramayu, Huki Zaenah, yang merupakan mantan buruh migran di Taiwan, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa mulai tahun 2016, SBMI Indramayu mencatat ada 50 kasus buruh migran. Dari 50 kasus tersebut 80%-nya menimpa buruh migran perempuan asal Indramayu.

Masih menurut Zaenah, melihat dari data tersebut artinya, perempuan asal Indramayu yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia sangat rentan mengalami masalah.

"Kami berharap DP3A Kabupaten Indramayu, lebih ditingkatkan lagi program-program pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, agar pemasalahan yang menimpa perempuan asal Indramayu dapat diminimalisir" ungkap Zaen.

Dalam audensi tersebut, SBMI Indramayu menyampaikan beberapa poin masukan ke DP3A, diantaranya :

- Sosialisasi pencegahan TPPO harus diperluas sampai ditingkat desa-desa.
- Peningkatan pelatihan pemberdayaan perempuan diperbanyak dan jangan hanya menunggu program dari pemerintah pusat saja. Harus dianggarkan di APBD Kabupaten Indramayu.
- Dibangunnya rumah singgah untuk anak TKI.

Sementara itu di tempat terpisah, Ketua SBMI Indramayu, Juwarih, pada saat dikonfirmasi menyampaikan, selama ini Kabupaten Indramayu selalu dijadikan daerah pilot projek oleh pemerintah pusat. Namun, menurutnya program-porgram dari pemerintah pusat maupun dari NGO di Indramayu, pada pelaksanaannya hanya sekedar dijalankan saja (asal-asalan) agar anggaran dari program tersebut terserap habis.

"Setelah program tersebut selesai, maka perlahan-lahan kegiatannya pun tidak berjalan, cuma tersisa namanya saja. Sebagai contoh, Pokja Bina Keluarga TKI di Kabupaten Indramayu, yang menjadi pilot projek program dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak," tegas Juwarih.


(YLA, 24/05)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki