Berita > Seputar TKI
Kemlu Sudah Punya Solusi Bagi TKI yang Belum Dibalagh Huroob di Saudi
08 Apr 2017 18:48:54 WIB | A Hadi Akram | dibaca 14046
Ket: Pertemuan dialog Kemlu dan BMI-SA
Foto: BMI-SA
Nasional, LiputanBMI - Kementerian Luar Negeri mengaku sudah menyiapkan langkah dan upaya pendampingan bagi TKI overstayer yang statusnya belum di-balagh huroob. Hal itu disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal saat pertemuan dengan perwakilan BMI-SA di kantornya, Kamis, (6/4).

"Sebelumnya kita sudah berdialog dengan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi Muhammad Naif, beliau siap membantu pemerintah Indonesia untuk penanganan masalah WNI overstayer, dan meminta data dan daftar TKI yang belum di-balagh huroob. Pemerintah Saudi akan menghubungi pihak majikannya,” terang Iqbal.

Selain itu, Iqbal juga mengungkapkan akan membentuk tim khusus untuk mendampingi para TKI yang mempunyai masalah balagh huroob.

“Kami sudah menganalisa dan mencari solusi untuk penanganan amnesti 2017 ini, semua sudah diberi arahan, baik yang ada di pusat maupun ke KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah agar memberikan pelayanan yang optimal dan maksimal, jangan sampai terulang peristiwa amnesti 2013,” jelasnya.

Untuk mengoptimalkan pelayanan, menurutnya KBRI dan KJRI telah membuka pendaftaran dan pelayanan permohonan SPLP secara bergilir di kota-kota besar agar para WNI overstayer dapat terjaring secara luas. Dalam catatan kemlu, terdapat sekitar 588.452 WNI berada di Arab Saudi dimana mayoritas berstatus overstayer.

“Upaya perbaikan kami mulai dari proses pendaftaran, kita buat lebih terstruktur, pembuatan SPLP gratis, kami buatkan payung tenda lebih awal agar tidak terlalu panas dan suasananya dibikin lebih baik dan nyaman tidak desak-desakan, disiapkan air minum, dibuatkan jalur rentan buat ibu-ibu yang sudah tua, sakit dan anak-anak, pengambilan SPLP di tempat lain," paparnya.

Terkait keringanan biaya tiket yang diajukan BMI-SA, Iqbal mengatakan akan berusaha melakukan blockseat pesawat seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2013, namun rencana ini menurutnya masih terkendala karena setiap harinya pesawat penuh dengan penumpang jamaah umrah.

Ketua Bidang Mediasi dan Advokasi DPP BMI-SA Eko Yulianto mengaku menyambut baik langkah yang akan dilakukan pemerintah. Ia berharap terobosan yang akan dilakukan pemerintah dapat menjadikan solusi bagi TKI di Arab Saudi yang akan mengikuti program amnesti.

"Dari pertemuan tersebut kita sudah memberikan beberapa masukan yang selama ini dikeluhkan TKI di Saudi, semoga saja amnesti ini berjalan dengan lancar," pungkasnya.


(HDI, 08/04)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki