Berita > Ekosospol
Duka 11 Pelaut Korban Selamat Kapal KM Nusantara Dolphin yang Tenggelam di Perairan Kumai
25 Mar 2017 23:22:12 WIB | Syafii | dibaca 4400
Ket: Pelaut salah satu korban selamat tenggelamnya kapal KM Nusantara Dolphin I
Foto: Inews pagi
Nasional, LiputanBMI - Insiden tenggelamnya kapal KM. Nusantara Dolphin I milik PT. PBN pada Sabtu, 18 Juni 2016 silam di sekitar perairan Kumai, Kalimantan Tengah masih menyisakan duka dan trauma bagi para awak kapal yang menjadi korban dari kejadian naas tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan tim Liputan BMI dengan salah satu korbannya, DK yang mengaku sebagai Chief Engineer di kapal tersebut menceritakan bahwa ia dan 10 orang crew lainnya dapat selamat dari kecelakaan itu, sedangkan tiga rekan mereka ditemukan meninggal dunia.

“Tiga rekan kami yang meninggal, semua ahli warisnya dapat asuransi dari perusahaan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Masing-masing ahli waris mendapat asuransi sebesar Rp. 150 juta sesuai ketentuan PP No. 7 tahun 2000 tentang kepelautan. Tapi ironisnya, kami (11 orang) korban yang selamat tidak diperhatikan hak-haknya,” ujarnya, Sabtu (25/3/2017).

DK menambahkan, bahwa semua crew yang selamat juga mengalami kerugian seperti dokumen kepelautan yang ikut tenggelam bersama kapal, beberapa mengalami luka-luka, dan tidak adanya hak pesangon yang diterima.

“Kami hanya dibayar gaji terakhir ditambah santunan sebesar Rp. 500 ribu perorang, sedangkan ganti rugi biaya untuk kepengurusan dokumen kepelautan yang hilang dan hak pesangon serta hak-hak lainnya kami tidak dapat dan saat ini kami bekerja di darat, ada yang jadi buruh bangunan dsb,” ungkapnya.

Para crew menjelaskan bahwa permasalahan tersebut sudah mereka adukan kepada Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) cabang Surabaya, Jawa Timur untuk dapat dibantu memfasilitasi upaya penyelesaian kasusnya.

Secara terpisah dihubungi melalui selulernya, Ketua pelaut Dalam Negeri DPP PPI, Nur Rohman, membenarkan informasi tentang persoalan itu.

“Ya benar. Mereka mengadu ke PPI cabang Surabaya karena mayoritas domisili mereka di Surabaya. Namun, pengurus PPI Surabaya sudah melimpahkan kasusnya ke kami di pusat karena domisili perusahaan berada di Jakarta,” paparnya.

Sebagai penutup, PPI menyatakan akan melakukan langkah pertama yakni menyurati pihak perusahaan untuk diminta datang ke kantor PPI guna melakukan mediasi secara bipartit sesuai ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
(IS, 25/03)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki