Berita > Seputar TKI
Kaki Putus Akibat Kecelakaan di Kapal, Pelaut Ini Mengaku Tak Dapat Asuransi
28 Feb 2017 00:03:45 WIB | Syafii | dibaca 5720
Ket: MN saat mengadu ke kantor PPI
Foto: LBMIJKT

Nasional, LiputanBMI - MN (32) pemuda asal Sulawesi Selatan terseok-seok mendatangi kantor Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI). Dengan menggunakan tongkat dan dibantu oleh dua rekannya, MN menceritakan kronologis kejadian saat terjadi kecelakaan di atas kapal tempat ia bekerja yang mengakibatkan kaki kirinya putus.

“Saya minta tolong kepada PPI agar saya mendapatkan keadilan terkait putusnya kaki kiri saya, karena perusahaan menyatakan saya tidak ada asuransi, dengan alasan karena saya kerja baru satu bulan lebih,” ujar MN kepada LiputanBMI di Kantor PPI di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Senin (27/2/2017) sore tadi.

Menurut MN, dirinya mengaku bekerja di atas kapal KM. Karsa Jaya sebagai Masinis III milik PT. IBP yang berdomisili di Jakarta.

“Pada saat kejadian ada tiga orang ABK di buritan kapal. Juru mudi sedang proses menarik tali sprint yang tersambung pada border dan di dalam border ada dua tali yang terhubung yakni, tali tross dan tali sprint. Dengan inisiatif, saya bermaksud ingin memindahkan tali tross yang tersangkut pada jangkar. Namun, kejadiannya sangat cepat tanpa sadar kaki saya sudah masuk ke dalam border, hingga akhirnya beginilah keadaannya,” tuturnya sambil menunjukkan kaki kirinya yang telah putus tersebut.

MN menuturkan selama proses perawatan di rumah sakit memang semua biaya yang menanggung pihak perusahaan, tetapi belakangan ini MN menuturkan pihak perusahaan mulai terlihat mengabaikan itu.

“Saat ini pengobatan lanjutan pakai uang saya pribadi. Ketika saya minta ke perusahaan, staf kantor jawabnya pakai saja dulu uang kamu, nanti kantor yang akan mengganti,” ungkapnya.

Terakhir, MN menjelaskan bahwa dari kantong pribadinya untuk berobat sudah hampir habis Rp 2 juta dan ia mengaku sudah tidak punya uang lagi.

Menanggapi pengaduan tersebut, PPI menyatakan turut prihatin atas kecelakaan yang menimpa MN di atas kapal itu dan PPI berkomitmen akan menghubungi pihak perusahaan guna menanyakan hak-hak yang semestinya ia dapatkan meliputi hak asuransi dan sebagainya, mengingat MN selama ini merupakan tulang punggung keluarganya dan kini ia cacat permanen akibat kecelakaan tersebut.

PPI melalui Ketua Pelaut Dalam Negeri, Nur Rohman saat ini sedang melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan dan asosiasi perusahaan tersebut bernaung, guna membicarakan permasalahan ini.

“Kami sudah cek, perusahaan tersebut memiliki izin SIUPPAL yang aktif di Kementerian Perhubungan dan juga merupakan perusahaan di bawah naungan INSA. Langkah pertama, kami akan kirim surat permintaan perundingan sesuai Permenakertrans PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit,” pungkasnya.


(IS, 28/02)

PBBC Liputan BMI
Universitas Terbuka Riyadh